Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Kemenkumham Bantah Ada Praktik Jual Beli Program Asimilasi Napi

Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham Reynhard Sinaga mengatakan pihaknya telah melakukan penyelidikan terkait dugaan jual beli program asimilasi narapidana.
Lorenzo Anugrah Mahardhika
Lorenzo Anugrah Mahardhika - Bisnis.com 11 Mei 2020  |  15:24 WIB
Sejumlah warga binaan berjemur di Rutan kelas 1, Depok, Jawa Barat, Kamis (2/4/2020). Kementerian Hukum dan HAM menerapkan protokol kesehatan di rumah tahanan (Rutan) dan lembaga pemasyarakatan (Lapas) dengan meminta warga binaan berjemur guna membantu meningkatkan imunitas. - ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha
Sejumlah warga binaan berjemur di Rutan kelas 1, Depok, Jawa Barat, Kamis (2/4/2020). Kementerian Hukum dan HAM menerapkan protokol kesehatan di rumah tahanan (Rutan) dan lembaga pemasyarakatan (Lapas) dengan meminta warga binaan berjemur guna membantu meningkatkan imunitas. - ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi III DPR RI mempertanyakan adanya dugaan jual beli program asimilasi dan integrasi narapidana di tengah pandemi virus Corona (covid-19).

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Golkar Adies Kadir mengatakan pihaknya mendengar kabar terkait jual beli program asimilasi. Kasus yang dimaksud menurutnya terjadi di Lampung, di mana keikutsertaan pada program asimilasi dan integrasi dibanderol Rp5 juta hingga Rp10 juta.

“Program ini dicemari oleh oknum di lembaga pemasyarakatan yang mencoba menjual tiket keikutsertaan,” katanya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III dengan Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham, Senin (11/5/2020).

Menanggapi hal tersebut, Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Reynhard Silitonga mengatakan pihaknya telah melakukan penyelidikan terkait dugaan ini. Kemenkumham juga telah membuat tim penyelidik internal bersama dengan tim dari Inspektorat Jenderal Kemenkumham melakukan penyelidikan ke Lampung.

“Kami sudah melaksanakan penyelidikan dan kajian yang mendalam dan hasilnya tidak ada kasus atau dugaan tersebut,” ujarnya Reynhard.

Meskipun demikian, dia menegaskan apabila nanti praktik tersebut ditemukan, pihaknya akan menindak tegas oknum-oknum yang terlibat. Penindakan yang akan dilakukan diantaranya adalah pemecatan dan sanksi pidana kepada oknum itu.

Hal tersebut, lanjutnya, sesuai dengan arahan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly terkait integritas para pegawai Kemenkumham, termasuk di dalamnya petugas di lapas atau rutan.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

napi kemenkumham Virus Corona
Editor : Fitri Sartina Dewi
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top