Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan para kepala daerah dan pengambil kebijakan tak main-main dengan dana bantuan sosial (bansos) terkait pandemi virus corona (Covid-19).
Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan meminta agar kepala daerah tidak ragu menggunakan dana tersebut selama di dalam koridor yang benar. Pahala tak mau lantaran adanya isu korupsi, justru menghambat penyaluran dana bansos kepada masyarakat.
"KPK tidak mau karena ada isu korupsi, terjadi perlambatan penyaluran bansos itu," ujar Pahala dalam diskusi daring Sabtu (9/5/2020).
Meski demikian, Pahala tak memungkiri jika sebuah kasus korupsi baru terlihat setelah gelaran terjadi. Dia berharap usai pemerintah menanggulangi virus ini, tim lembaga antirasuah tak menemukan adanya tindak pidana korupsi.
"Biasanya memang habis hajatan besar, belakangan kasusnya baru muncul, nah kita khawatir akan begitu nantinya. Maka kita fokus pada relokasi anggaran, hampir 50 persen hanya untuk penanggulangan dampak Covid," kata Pahala.
Pahala menyebut, agar tidak terjadi tindakan korupsi, tim pencegahan KPK berupaya maksimal membantu para kepala daerah dan pemerintah daerah untuk melakukan kajian terkait dana bansos Covid-19.
Baca Juga
Pahala menyebut, sejak kemunculan virus corona,terungkap soal buruknya data penerima bansos. Atas dasar itu lembaga antirasuah mengaku siap membantu melakukan kajian lebih dalam agar bansos tepat sasaran.
"Jadi kita pikir permasalahan itu membuka banyak hal yang harus kita lakukan ke depan agar penyaluran itu tak terganggu akibat masalah itu. Jadi, KPK ingin sekali, jangan para pengambil keputusan ini sampai ada masalah, disamping itu, di KPK kita juga enggak tutup mata nih soal masalah bansos," kata Pahala.
Selain masalah bansos, Pahala juga menyebut banyak permasalahan di sektor kesehatan. Banyak pihak yang harus dijerat lembaga antirasuah lantaran memanfaatkan sektor kesehatan untuk kepentingan pribadi maupun golongan.
"Kalau sektor kesehatan pasti menyasar ke sektor pengadaan. Nah di sektor ini paling banyak terdapat beberapa masalah yang timbul. Oleh karena itu di tengah pandemi ini tim gabungan pencegahan dan penindakan ini rutin membantu tiap Pemda agar dapat lakukan hal yang tepat sasaran," kata Pahala.
