Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Bareskrim Polri Siap Bekukan Aset Dua Tersangka Kasus Indosurya Cipta

Jika ditemukan aset milik tersangka dalam periode waktu terjadinya tindak pidana, maka akan langsung dibekukan sehingga tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
Sholahuddin Al Ayyubi
Sholahuddin Al Ayyubi - Bisnis.com 06 Mei 2020  |  11:00 WIB
Karo penmas Divisi Humas Polri Dedi Prasetyo (tengah), bersama Kabag Penum Asep Adi Saputra (kedua kiri), Kasubdit I Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Dani Kustoni (kiri), Komisioner KPU Ilham Saputra (kedua kanan) dan Pramono Ubaid Tanthowi (kanan) memberikan keterangan pers terkait kasus hoaks server KPU, di Jakarta, Senin (8/4/2019). - ANTARA/Galih Pradipta
Karo penmas Divisi Humas Polri Dedi Prasetyo (tengah), bersama Kabag Penum Asep Adi Saputra (kedua kiri), Kasubdit I Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Dani Kustoni (kiri), Komisioner KPU Ilham Saputra (kedua kanan) dan Pramono Ubaid Tanthowi (kanan) memberikan keterangan pers terkait kasus hoaks server KPU, di Jakarta, Senin (8/4/2019). - ANTARA/Galih Pradipta

Bisnis.com, JAKARTA - Bareskrim Polri menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri dan membekukan aset milik Henry Surya dan Suwito Ayub yaitu tersangka dalam kasus tindak pidana penipuan, penggelapan dan bank ilegal Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta.

Kepala Bagian Penerangan Umum Polri, Kombes Pol Asep Adi Saputra mengemukakan alasan tim penyidik menelusuri seluruh aset milik tersangka Beneficial Owner KSP Indosurya Cipta Henry Surya dan Direktur Operasional KSP Suwito Ayub adalah dalam rangka pengembalian uang nasabah yang diduga telah digelapkan dengan nilai mencapai triliunan. 

"Kami sudah meminta PPATK untuk menelusuri seluruh aset milik kedua tersangka terkait dengan kejahatan yang dilakukan," ujar Asep, Rabu (6/5/2020).

Menurutnya, jika ditemukan aset milik tersangka dalam periode waktu terjadinya tindak pidana itu, maka akan langsung dibekukan sehingga tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. 

"Jika PPATK sudah menemukan aset milik kedua tersangka yang diduga berkaitan dengan kejahatan tersebut, maka akan segera dibekukan," jelasnya.

Menurut Asep, para tersangka dijerat dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dengan pelanggaran yaitu menghimpun dana dari masyarakat tanpa ada izin dari Bank Indonesia.

"Ancaman pidana minimalnya 5 tahun, maksimal 15 tahun dan denda paling sedikit Rp10 miliar dan maksimal Rp20 miliar," ujarnya. 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

polri penipuan penggelapan
Editor : Fitri Sartina Dewi
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top