Pembelajaran Jarak Jauh Perlu Dukungan Kompetensi Guru

Bisnis.com, JAKARTA -- Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) melihat bahwa metode pembelajaran jarak jauh yang sudah dilaksanakan hampir 1,5 bulan masih menyisakan berbagai macam persoalan yang belum juga terselesaikan, salah satunya kompetensi guru.

Berdasarkan aduan yang diterima oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), faktor kemampuan guru dalam menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh masih menjadi salah satu tantangan utama. Tantangan ini juga bersumber dari terbatasnya akses internet dan gawai pintar di kalangan guru dan siswa.

Peneliti CIPS Nadia Fairuza menyatakan bahwa tantangan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini tentu saja bukan hal yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat.

Para guru memerlukan pelatihan yang ekstensif dan intensif sebelum dapat langsung menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh dengan optimal. Akan tetapi, pelatihan semacam itu tentu tidak dapat dilaksanakan dalam keadaan darurat seperti saat pandemi Covid-19 sekarang ini.

Selain itu, tambahnya, disrupsi yang datang mendadak di sektor pendidikan ini membutuhkan solusi dan tindak lanjut yang cepat dari guru dan sekolah. Mau tidak mau, pembelajaran jarak jauh tetap harus dilaksanakan dengan sumber daya yang seadanya.

Untuk mengatasi terbatasnya kemampuan guru dalam menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh, ada baiknya sekolah dan guru dapat mengidentifikasi layanan pembelajaran jarak jauh seperti apa yang dapat digunakan oleh siswanya.

“Apabila tidak ada akses internet maupun gawai pintar, guru dapat merekomendasikan siswa untuk mengakses program Belajar di Rumah yang digagas oleh Kemendikbud Bersama dengan TVRI. Selain itu, setidaknya, guru dapat berperan aktif untuk menghubungi siswa-siswanya agar tetap terjalin komunikasi yang lancar di masa pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini,” jelasnya.

Selain itu, Nadia juga meminta pemerintah untuk bertindak cepat dalam menentukan mekanisme penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pembelian paket internet untuk guru dan siswa. Kebijakan ini sebaiknya dapat segera diimplementasikan untuk menunjang kesuksesan pembelajaran jarak jauh.

Pemerintah juga dapat mempertimbangkan diversifikasi media pembelajaran lain selain TV dan internet akibat pandemi virus Corona yang belum bisa diperkirakan kapan usainya.

Negara-negara lain banyak menggunakan stasiun radio untuk mentransmisikan materi pembelajaran khususnya untuk wilayah yang tidak terjamah akses internet.

Kerjasama dengan layanan pos untuk mendistribusikan lembar kerja maupun modul berbentuk fisik yang kemudian diantarkan ke rumah masing-masing siswa juga dapat menjadi alternatif.

Menurutnya, perlu adanya upaya untuk meningkatkan otonomi kepala sekolah. Hal ini dilakukan agar kepala sekolah dapat segera bertindak mengambil keputusan penting untuk mengatasi perubahan pola kegiatan belajar mengajar yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.

Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan kapasitas manajerial dan kepemimpinan kepala sekolah. Peningkatan kapasitas juga diperlukan untuk membantu para guru dalam mempersiapkan pembelajaran jarak jauh.

“Cara berpikir yang inovatif dari pemerintah, kepala sekolah, dan guru memang sangat diuji untuk dapat memberikan pelayanan kepada siswa meskipun dengan sarana yang seadanya di saat seperti sekarang ini. Fokusnya adalah bagaimana siswa dapat tetap menerima materi pelajaran dengan jelas walaupun tidak melalui tatap muka secara langsung,” tandasnya.

Untuk jangka waktu panjang, katanya, pemerintah dapat mempertimbangkan untuk mengintensifkan pelatihan guru untuk meningkatkan kapasitas, terutama dalam penggunaan media dalam proses pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Kerjasama dengan sektor privat/swasta juga patut dipertimbangkan untuk meningkatkan infrastruktur pendukung pendidikan di Indonesia.