Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo diminta berhati-hati saat menjalankan program cetak sawah baru di daerah. Hal itu disampaikan anggota Komisi VI DPR RI, Deddy Yevri Sitorus, mengingat ada pengalaman tidak enak terkait program serupa di masa sebelumnya.
“Presiden Jokowi harus belajar dari pengalaman cetak mencetak sawah baru yang semuanya gagal seperti 1 juta hektare lahan gambut di Kalimantan Tengah hingga food estate di Papua,” kata Deddy, dalam pernyataan resmi, Kamis (30/4/2020).
Deddy menyampaikan, program seperti mencetak sawah baru cenderung berpotensi gagal dan bermasalah karena sejumlah hal. Pertama adalah karena kelayakan lahan, adat istiadat masyarakat setempat, perusakan lingkungan, dan memerlukan waktu panjang.
Menurut Deddy, jika tujuannya untuk mewujudkan kedaulatan pangan, maka lebih baik programnya berbasis desa serta komunitas. Lahan pangan yang ditanam juga tidak selalu dalam bentuk sawah, tapi bisa lahan pangan alternatif atau pengganti seperti singkong, talas, kentang, jagung, atau lainnya yang bisa dipanen lebih cepat dari padi.
“Kalaupun mau menanam padi, mungkin berbasis tadah hujan (padi gogo). Jadi mewujudkan kedaulatan pangan dari skala kecil, tapi dilakukan di banyak tempat,” ujarnya.
Selain itu, kata Deddy, pemerintah pusat juga harus mendorong pemerintah daerah, TNI – Polri, dan semua elemen masyarakat untuk bergotong-royong menanam bahan pangan alternatif.
Baca Juga
“Dalam masa krisis ini beras yang berpotensi langka maka harus ada juga perubahan mendasar dalam pola konsumsi bahan pangan terutama beras. Perlu dikurangi konsumsi beras dan mengkombinasikan dengan bahan lain seperti singkong, jagung, talas, tepung, dan sebagainya,” ujar politikus PDI Perjuangan itu..
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta BUMN, pemerintah daerah, serta Kementerian Pertanian bekerja sama membuka lahan persawahan baru untuk mengantisipasi apabila terjadi kekeringan serta ancaman kelangkaan pangan di tengah pandemi Covid-19.
Arahan Presiden Jokowi, lahan untuk persawahan baru bisa dimulai dengan membuka lahan basah atau lahan gambut.
Dalam catatan pemerintah, di Kalimantan Tengah diperkirakan ada lebih dari 900.000 hektare lahan yang memungkinkan dimanfaatkan untuk persawahan baru. Dari jumlah tersebut, 300.000 hektare lahan bisa segera digunakan.
