Bisnis.com, JAKARTA - Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) yang terdiri dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) akan memperingati Hari Buruh atau May Day 1 Mei 2020 dalam bentuk bakti sosial dengan memberikan baju APD tenaga medis lengkap ke rumah sakit dan klinik.
Penyerahan APD ini akan dilakukan pada tanggal 1 Mei 2020. Diantaranya di Rumah Sakit di tangerang akan dipimpin oleh Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea, di rumah sakit di Bekasi akan dipimpin oleh Presiden KSPI Said Iqbal, dan rumah sakit di Jakarta akan dipimpin oleh Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban.
Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan, selain melakukan bhakti sosial, KSPI juga akan melakukan aksi virtual kampanye di media sosial untuk menyuarakan tiga isu May Day. Ketiga isu tersebut adalah, tolak omnibus law, stop PHK, dan liburkan buruh dengan upah dan tunjangan hari raya (THR) 100 persen.
“KSPI juga akan melakukan pemasangan spanduk di perusahaan dan tempat-tempat strategis terkait dengan tiga isu di atas. Termasuk seruan dan ajakan agar masyarakat bersama-sama memerangi Covid-19,” katanya melalui pesan instan yang diterima oleh Bisnis pada Kamis (30/4/2020).
Hal yang lain, KSPI juga akan melakukan kegiatan yang bertajuk "Penggalangan Dana Buruh for Solidaritas Pangan dan Kesehatan". Di beberapa daerah menurut Said Iqbal juga akan dibuka lumbung pangan, dengan mengumpulkan/menyediakan bahan makanan untuk masyarakat sekitar.
Lebih lanjut, meskipun mengapresiasi langkah Presiden Jokowi yang menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan, dalam peringatan May Day ini KSPI tetap menyuarakan penolakan omnibus law.
Baca Juga
“Langkah berikutnya, kami memohon presiden men-drop klaster ketenagakerjaan dari RUU Cipta Kerja,” tegasnya.
Setelah itu, kemudian dibuat draft baru klaster ketenagakerjaan yang melibatkan semua pemangku kepentingan, yaitu dengan membentuk Tim Perumus draft baru klaster ketenagakerjaan terdiri dari serikat pekerja, organisasi pengusaha, pemerintah dalam bentuk Keputusan Presiden (Keppres).
Buruh juga menyuarakan agar tidak ada atau stop PHK di massa pandemi corona ini. Untuk itu, KSPI mendesak agar pemerintah melakukan langkah sungguh-sungguh untuk mencegah PHK.
“Perusahaan yang melakukan PHK harus diaudit oleh akuntan publik. Untuk melihat apakah benar-benar rugi atau menjadikan alasan pandemi untuk memecat buruh,” kata Said Iqbal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
