Bisnis.com, JAKARTA - Industri perbankan Turki meminta kepada pihak otoritas untuk menunda upaya peningkatan penyaluran kredit, pembelian surat berharga negara, dan transaksi swap dengan bank sentral.
Dilansir dari Bloomberg, Senin (27/4/2020), Asosiasi Perbankan Turki mengajukan permohonan tersebut kepada pihak regulator, yang disebut BDDK, setelah mengadakan pertemuan pada minggu lalu, demikian pernyataan dari sumber yang mengetahui hal ini.
Menurutnya, para pelaku industri perbankan di Turki juga meminta BDDK untuk mengubah beberapa standar dan menambah kredit bermasalah ke perhitungan.
BDDK pada minggu lalu merilis kebijakan baru untuk sektor perbankan, yaitu kewajiban menjaga rasio aset baru minimal 100 persen mulai 1 Mei 2020. Kebijakan ini bertujuan agar para bank lebih efektif dalam menggunakan sumber dana yang dimiliki di tengah perlambatan ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi.
Bank yang tidak bisa menjaga rasio aset baru bakal mendapatkan sanksi berupa denda administrasi. Adapun, pihak Asosiasi Perbankan Turki maupun regulator menolak memberikan komentar terkait informasi tersebut.
Kebijakan baru tersebut dinilai cukup negatif untuk perbankan, menurut Fitch Ratings pada minggu lalu. Beberapa bank lebih memilih untuk memangkas suku bunga deposito dalam rangka menurunkan pendanaan dibandingkan dengan ekspansi kredit sesuai permintaan regulator, kata Mahfi Egilmez, mantan menteri keuangan.
Baca Juga
Sementara itu, Presiden Recep Tayyip Erdogan dan Menteri Keuangan Turki Berat Albayrak berulang kali mengecam bank-bank swasta yang dinilai gagal memberikan dukungan untuk sektor korporasi, bahkan sebelum virus corona melumpuhkan aktivitas ekonomi dan membatasi pergerakan masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
