Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

DPR Minta Kebijakan PSBB Segera Dievaluasi dan Siapkan Karantina Wilayah

Setelah sejumlah negara melonggarkan pembatasan pergerakan orang terkait dengan wabah virus corona (Covid-19), perdebaan soal efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta dan beberapa wilayah lainnya mulai mengemuka karena belum terbukti menurunkan penyebaran virus mematikan itu.
John Andhi Oktaveri
John Andhi Oktaveri - Bisnis.com 27 April 2020  |  16:02 WIB
Petugas gabungan dari kepolisian, TNI dan Satpol PP memantau pengendara yang melintas di depan Kantor Polisi Polsek Metro Tanah Abang, JakartaPusat pada pelaksanaan hari kelima pembatasan sosial berskala besar (PSBB), Selasa (14/4/2020). JIBI - Bisnis/Andi M Arief
Petugas gabungan dari kepolisian, TNI dan Satpol PP memantau pengendara yang melintas di depan Kantor Polisi Polsek Metro Tanah Abang, JakartaPusat pada pelaksanaan hari kelima pembatasan sosial berskala besar (PSBB), Selasa (14/4/2020). JIBI - Bisnis/Andi M Arief

Bisnis.com, JAKARTA — Setelah sejumlah negara melonggarkan pembatasan pergerakan orang terkait dengan wabah virus corona (Covid-19), perdebaan soal efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta dan beberapa wilayah lainnya mulai mengemuka karena belum terbukti menurunkan penyebaran virus mematikan itu.

Anggota Komisi XI DPR, Heri Gunawan meragukan efektivitas PSBB dalam menekan laju wabah Covid-19 di negeri ini. Karena itu, dia meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap PSBB untuk mengukur sejauh mana efektivitasnya.

Menurutnya, kalau ternyata tidak efektif dalam beberapa hari ke depan, sebaiknya opsi karantina wilayah perlu disiapkan. "Karena itu perlu pula dihitung dukungan anggarannya, termasuk daerah-daerah mana saja yang mau dikarantina total," katanya.

Sambil menunggu hasil evaluasi, dia menyarankan agar pemerintah memonitor kondisi masyarakat akibat PSBB, terutama yang betul-betul terganggu ekonominya.

“Jangan lagi ada berita orang mati kelaparan akibat PSBB Covid-19. Ini harus jadi perhatian serius dari pemerintah baik pusat maupun daerah. PSBB sejak awal sudah menjadi polemik,” katanya.

Sementara itu, politisi Partai Demokrat, Irwan mengatakan banyak yang menilai kebijakan PSBB tidak akan efektif karena filosofinya hanya membatasi aktivitas masyarakat.

"Tidak serta merta bisa melarang, bahkan pemerintah dianggap ingin menghilangkan tanggung jawabnya memenuhi kebutuhan pokok masyarakat terdampak kebijakan PSBB," katanya.

Anggota Komisi V DPR itu mengatakan PSBB sebetulnya tidak signifikan menekan angka kasus Covid-19. Apalagi, sejak awal pemerintah tidak jelas dalam menentukan daerah yang masuk zona merah. Zona merah semakin banyak, tapi penerapan PSBB juga lamban.

Menurutnya, banyak yang menilai penentuan daerah zona merah selama ini tidak jelas parameternya. Setelah menjadi zona merah, pemerintah baru menerapkan PSBB.

"Sedari awal saya inginnya pemerintah memilih lockdown atau karantina wilayah sebagai skema penanganan Covid-19 di Tanah Air,” katanya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
Editor : Nurbaiti
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top