Bisnis.com, JAKARTA — Setelah sejumlah negara melonggarkan pembatasan pergerakan orang terkait dengan wabah virus corona (Covid-19), perdebaan soal efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta dan beberapa wilayah lainnya mulai mengemuka karena belum terbukti menurunkan penyebaran virus mematikan itu.
Anggota Komisi XI DPR, Heri Gunawan meragukan efektivitas PSBB dalam menekan laju wabah Covid-19 di negeri ini. Karena itu, dia meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap PSBB untuk mengukur sejauh mana efektivitasnya.
Menurutnya, kalau ternyata tidak efektif dalam beberapa hari ke depan, sebaiknya opsi karantina wilayah perlu disiapkan. "Karena itu perlu pula dihitung dukungan anggarannya, termasuk daerah-daerah mana saja yang mau dikarantina total," katanya.
Sambil menunggu hasil evaluasi, dia menyarankan agar pemerintah memonitor kondisi masyarakat akibat PSBB, terutama yang betul-betul terganggu ekonominya.
“Jangan lagi ada berita orang mati kelaparan akibat PSBB Covid-19. Ini harus jadi perhatian serius dari pemerintah baik pusat maupun daerah. PSBB sejak awal sudah menjadi polemik,” katanya.
Sementara itu, politisi Partai Demokrat, Irwan mengatakan banyak yang menilai kebijakan PSBB tidak akan efektif karena filosofinya hanya membatasi aktivitas masyarakat.
Baca Juga
"Tidak serta merta bisa melarang, bahkan pemerintah dianggap ingin menghilangkan tanggung jawabnya memenuhi kebutuhan pokok masyarakat terdampak kebijakan PSBB," katanya.
Anggota Komisi V DPR itu mengatakan PSBB sebetulnya tidak signifikan menekan angka kasus Covid-19. Apalagi, sejak awal pemerintah tidak jelas dalam menentukan daerah yang masuk zona merah. Zona merah semakin banyak, tapi penerapan PSBB juga lamban.
Menurutnya, banyak yang menilai penentuan daerah zona merah selama ini tidak jelas parameternya. Setelah menjadi zona merah, pemerintah baru menerapkan PSBB.
"Sedari awal saya inginnya pemerintah memilih lockdown atau karantina wilayah sebagai skema penanganan Covid-19 di Tanah Air,” katanya.
