Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian menyatakan pandemi virus Corona atau Covid-19 menyebabkan program kartu prakerja harus dipercepat sekitar 5-10 tahun.
Kepala Badan Pelatihan Sumber Daya Manusia Industri Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Eko Cahyanto mengatakan kartu prakerja sebelumnya difungsikan sebagai alat pengisi kebutuhan tenaga kerja akibat penambahan investasi di sektor manufaktur. Namun, pandemi Covid-19 merubah fungsi kartu prakerja sebagai jaring pengaman sosial.
"Kami punya tugas mengantisipasi situasi masa depan. [Penyerapan tenaga kerja] yang kami rencanakan sampai 2025 dan 2030 kini sudah di depan mata, maka tim pelaksana kartu prakerja memprioritaskan kartu prakerja sebagai jaring pengaman sosial. Kedua, [wabah Covid-19] ini kan masalah kemanusiaan," katanya kepada Bisnis, Senin (20/4/2020).
Eko melanjutkan pihaknya sebelumnya menargetkan pendaftar kartu prakerja sekitar 64.000 orang per minggu dengan total pendaftar 5,6 juta orang. Namun hingga saat ini pendaftar kartu prakerja telah mendekati angkta 6 juta orang selama satu minggu program tersebut dibuka.
Eko berharap penerima kartu prakerja dapat terbantu dengan memiliki kartu tersebut hingga kondisi berangsur normal kembali. Menurutnya, penerima kartu prakerja pada tahap selanjutnya diharapkan dapat berkontribusi agar pertumbuhan ekonomi nasional kembali normal.
"Kami perkirakan kondisi berangsur normal di bulan Juni, tapi kalau mundur kami harapkan tidak terlalu jauh," ucapnya.
Baca Juga
Terpisah, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan saat ini jumlah pendaftar kartu prakerja telah melampaui kuota yang diputuskan. Menurutnya, anggaran kartu prakerja pun telah digandakan oleh pemerintah menjadi sekitar Rp20 tirliun dari anggaran sebelumnya Rp10 triliun.
Agus menyampaikan sasaran utama peserta kartu prakerja adalah tenaga kerja di industri kecil dan menengah (IKM). Menurutnya, dampak teresar dari pandemi Covid-19 akan dirasakan oleh pelaku IKM mengingat industri tersebut memiliki permodalan yang tidak besar dan sebagian besar pesanan dari industri besar saat ini sudah hilang.
"Kami sudah bekerja sama dengan Kepala Dinas Industri di semua Pemerintah Daerah untuk melakukan pendataan terhadap para IKM yang melakukan PHK [pemutusan hubungan kerja]," ujarnya.
Adapun, Agus mencatat salah satu sektor manufaktur yang memiliki dampak terbesar adalah industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Agus mendata hari ini, Selasa (21/4/2020), setidaknya 1,5 juta tenaga kerja di industri TPT terpaksa dirumahkan lantaran utilitas rata-rata nasional pabrikan TPT saat ini sekitar 20 - 30 persen.
