Bisnis.com, JAKARTA - Masyarakat yang tergabung dalam #DepokLawanCorona menilai aksi penanganan Pemerintah Kota Depok menanggulangi masih terkesan lamban.
Kelambanan itu terutama berkaitan dengan realisasi kebijakan di level bawah, sehingga memungkinkan ledakan orang yang terjangkit virus dalam waktu ke depan.
Juru bicara #DepokLawanCorona Sahat Farida Berlian mengatakan bahwa selama sepekan ini, pihaknya melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan penanganan Covid-19 yang mencakup area Kota Depok, Jawa Barat. Beberapa fakta lapangan mematahkan segala wacana kebijakan yang digulirkan pemerintah baik level pusat maupun daerah.
“Salah satu fakta temuan yakni banyaknya pasien berstatus ODP dan PDP yang tidak tertangani dengan optimal. Parahnya lagi, penanganan ODP dan PDP tidak berjalan sesuai protokol pandemi,” ujarnya, Kamis (9/4/2020).
Bahkan, tuturnya, di salah satu Kelurahan di Kota Depok, ditemukan pasien berstatus PDP yang meninggal dunia, namun diizinkan pihak rumah sakit untuk dimakamkan secara normal tanpa protokol medis. Status pasien PDP yang meninggal dunia tersebut baru diketahui belakangan oleh pihak RT dan RW.
“Kronologisnya, pihak RT dan RW saat siang hari baru mendapatkan informasi bahwa warga yang meninggal dunia adalah PDP COVID-19 setelah ada informasi dari Kelurahan setempat. Padahal, keluarga dan warga menguburkan jenazah secara normal, bukan mengacu protokol medis,” jelasnya.
Secara rinci, kasus tersebut diketahui setelah adanya surat yang dikirimkan pihak kelurahan berkop salah satu rumah sakit swasta di daerah Cibinong, Bogor. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa pasien yang berusia sekitar 60 tahun meninggal dunia dalam status PDP, surat keterangan lainnya menyebutkan pihak keluarga menolak pemakaman secara medis, maupun tes swab.
“Jelas pihak RT atau RW tidak bisa disalahkan. Namun pihak rumah sakit tidak memaksakan protokol pula, dan yang jelas informasi terkait ODP dan PDP itu masih membingungkan masyarakat karena tidak dibuka, selain itu otomatis warga sekitar yang ikut dalam pelayatan maupun pernah kontak dengan pasien dan keluarga, berstatus ODP, ini siapa yang bertanggungjawab” tanya Sahat.
Dalam skala penanganan Kota Depok, dia menilai pemerintah tidak menyiapkan dengan serius kekuatan mitigasi dan pencegahan di tingkat lokal. Hingga kini, #DepokLawanCorona menjaring banyak informasi wacana pembentukan kampung siaga di tingkat RW oleh Pemkot Depok sama sekali belum berjalan.
“Informasi tidak merata, ada RW yang sudah siap siaga bahkan tanpa dukungan pemerintah, ada juga RW yang pemahaman kampung siaga nya selesai dengan mencetak spanduk dan mengumpulkan KK.”
“Di Kelurahan Cipayung Jaya, hanya satu RW yang disiapkan dengan janji modal awal Rp 3 juta. Sedangkan mereka harus mengerjakan pencegahan, penanganan, dan menyiapkan bantalan sosial warga, apalagi mereka harus menjaga fasos dan fasum yang wajib secara rutin disemprot disinfektan, apakah realistis.”
_1687008348.jpg?w=184&h=104)
