Bisnis.com, JAKARTA - Penerapan Program Padat Karya Tunai harus dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan. Demikian Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengingatkan.
Dana Desa dapat digunakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa melalui pengelolaan secara swakelola. Di dalamnya juga terdapat pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi dan sumber daya manusia desa.
Hal itu tercantum dalam Surat Edaran (SE) Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 8 tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa (PKTD).
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyampaikan bahwa PKTD yang menjadi salah satu prioritas penggunaan dana desa tersebut harus terus dilaksanakan.
"PKTD harus terus dilaksanakan. Itu penting untuk ketahanan ekonomi masyarakat desa karena dapat menambah pendapatan, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa," kata Halim dalam keterangan resminya, Rabu (8/4/2020).
Menurut Halim PKTD yang merupakan program pemerintah berupa kegiatan pemberdayaan masyarakat ini tidak mensyaratkan yang terlibat harus memiliki skill.
Baca Juga
"Tapi, harus banyak melibatkan warga. Dalam PKTD itu, warga yang harus dilibatkan untuk bekerja itu adalah dari anggota keluarga miskin, penganggur dan setengah penganggur, serta anggota masyarakat marjinal lainnya dan pembayaran upah kerja diberikan setiap hari," katanya.
Dalam situasi wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Halim meminta seluruh warga desa memperhatikan protokol kesehatan dalam menerapkan program PKTD. Hal itu perlu sebagai upaya pencegahan Covid-19.
Dalam SE disebutkan bahwa pelaksanaan kegiatan PKTD mengikuti ketentuan yakni Menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter dan bagi pekerja yang sedang batuk atau pilek wajib menggunakan masker.
"Dalam konteks situasi hari ini, PKTD harus memperhatikan protokol kesehatan. Misalnya, dalam bekerja harus ada jarak. Jaraknya harus lebih dari 2 meter, kemudian menggunakan masker, tidak berkerumun dan seterusnya," kata Halim.
SE menjadi dasar bagi perubahan APBDes untuk menggeser pembelanjaan bidang dan sub bidang lain menjadi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa, dan bidang pelaksanaan pembangunan desa untuk kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Pada desa-desa yang masuk dalam wilayah Keadaan Luar Biasa (KLB) Covid-19 maka APBDes dapat langsung diubah untuk memenuhi kebutuhan tanggap COVID-19 di Desa. Kriteria KLB diatur dalam Peraturan Bupati atau Wali Kota mengenai pengelolaan keuangan desa.
Halim menambahkan bahwa kebutuhan operasional Relawan Desa Lawan Covid-19 dapat bersumber dari Dana Desa, APBD, dan sumbangan lain dari pihak ketiga dan dikelola sesuai prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik, yaitu transparan dan akuntabel.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
