1. Jokowi: Darurat Sipil Akan Berlaku Kalau Kondisi Abnormal, Sekarang Belum
Wacana soal penetapan darurat sipil untuk menghambat sebaran virus corona (Covid-19) yang dilontarkan Presiden Joko Widodo pada Senin (30/3/2020) belum akan dilakukan saat ini. Kondisi itu akan ditetapkan apabila kondisi abnormal.
Setidaknya hal itu diungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada konferensi pers pada Selasa (31/3/2020) siang di Istana Bogor, Jawa Barat.
Baca berita lengkapnya di sini.
2. Pandemi Corona, Pemerintah Tutup Akses WNA Masuk Indonesia
Pemerintah akan segera menutup pintu masuk bagi kunjungan dan transit bagi warga negara asing (WNA) yang datang ke Indonesia sebagai langkah menekan penyebaran virus corona (Covid-19) di dalam negeri.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada Selasa (31/3/2020). Dia mengatakan akan segera dibuatkan payung hukum berupa Peraturan Menteri Hukum dan HAM.
Baca berita lengkapnya di sini.
3. Presiden Jokowi: Penerima Kartu Sembako Menjadi 20 Juta
Presiden Jokowi berencana menambah jumlah kartu sembako dari 15,2 juta penerima menjadi 20 juta penerima manfaat.
Adapun pemberian kartu sembako kepada masyarakat bertujuan untuk menekan dampak dari virus corona (Covid-19). Kartu sembako murah atau kartu sembako adalah sebuah kartu yang digalangkan dalam rangka program penjangkauan harga sembako bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Baca berita lengkapnya di sini.
4. Sah! Jokowi Tetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Opsi Darurat Sipil
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (PP) soal Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan dan Keputusan Presiden (Keppres) Kedaruratan Kemasyarakatan untuk mengantisipasi wabah virus Corona (Covid-19) di Indonesia.
PP dan Keppres tersebut akan mulai beralaku terhitung sejak 1 April ini. "Pemerintah telah menerbitkan PP PSBB dan Keppres Kedaruratan Kemasyarakatan," ucap Jokowi dalam konferensi pers di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/3/2020).
Baca berita lengkapnya di sini.
5. WNI dari Luar Negeri Tidak Bisa Langsung Pulang ke Daerah Asal, Mengapa?
Pemerintah memutuskan setiap warga negara Indonesia yang datang dari luar negeri harus melalui protokol kesehatan sebelum kembali ke daerah asal.
Dalam pemeriksaan awal di pintu perbatasan, status kesehatan WNI akan menentukan yang bersangkutan tergolong orang dalam pemantauan (ODP) atau pasien dalam pengawasan (PDP) kasus Covid-19.
Baca berita lengkapnya di sini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
