Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Jokowi: Darurat Sipil Akan Berlaku Kalau Kondisi Abnormal, Sekarang Belum

Status Darurat Sipil belum tentu akan digunakan pemerintah untuk menanggulangi wabah Corona. Status itu hanya berlaku kalau kondisi abnormal saja.
Andya Dhyaksa
Andya Dhyaksa - Bisnis.com 31 Maret 2020  |  15:47 WIB
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) saat mengikuti KTT Luar Biasa G20 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (26/3 - 2020). KTT tersebut membahas upaya negara/negara anggota G20 dalam penanganan COVID/19. Biro Pers dan Media Istana
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) saat mengikuti KTT Luar Biasa G20 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (26/3 - 2020). KTT tersebut membahas upaya negara/negara anggota G20 dalam penanganan COVID/19. Biro Pers dan Media Istana

Bisnis.com, JAKARTA - Wacana soal penetapan darurat sipil untuk menghambat sebaran virus corona (Covid-19) yang dilontarkan Presiden Joko Widodo pada Senin (30/3/2020) belum akan dilakukan saat ini. Kondisi itu akan ditetapkan apabila kondisi abnormal.

Setidaknya hal itu diungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada konferensi pers pada Selasa (31/3/2020) siang di Istana Bogor, Jawa Barat.

Pada kesempatan itu, Jokowi mengatakan bahwa penetapan status darurat sipil seperti yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, hanya berlaku untuk kondisi abnormal.

"Darurat sipil kita siapkan kalau terjadi kondisi abnormal. Kalau kondisi seperti sekarang ini, tentu saja tidak diberlakukan," ucap Jokowi dalam konferensi pers tersebut.

Selain itu, pada kesempatan kali ini, Jokowi juga menyatakan bahwa pemerintah telah menandatangani Peraturan Presiden (PP) soal Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan dan Keputusan Presiden (Keppres) Kedaruratan Kemasyarakatan untuk mengantisipasi wabah virus Corona di Indonesia.

PP dan Keppres tersebut akan mulai beralaku terhitung sejak April ini. "Pemerintah telah menerbitkan PP PSBB dan Keppres Kedaruratan Kemasyarakatan," ucap Jokowi.

"Dengan terbitnya PP ini, saya harap kepala daerah tidak membuat kebijakan-kebijakan sendiri." 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Virus Corona
Editor : Andya Dhyaksa
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top