Bisnis.com, JAKARTA – Wabah virus corona Covid-19 masih menjadi musuh bersama warga dunia.
Pada Selasa (17/3/2020), dikutip dari www.worldometers.info, jumlah kasus virus corona di dunia tercatat 182.239 kasus di 162 negara dan di kapal pesiar Diamond Princess. Dari 182.239 kasus itu, 78.340 pasien sembuh.
Mengutip keterangan dari Juru Bicara pemerintah RI untuk kasus corona (Covid-19) Achmad Yurianto bahwa pasien-pasien virus corona yang meninggal memiliki penyakit penyerta.
Artinya, pasien virus corona tidak hanya terinfeksi virus semata, tetapi ada penyakit lain seperti diabetes mellitus, penyakit jantung, gangguan pernapasan atau paru.
Di Indonesia, pada Selasa (17/3/2020) pagi tercatat 134 kasus virus corona, dengan 17 kasus baru, dan 5 kematian.
Kasus virus corona (Covid-19) baik yang terkonfirmasi positif, berstatus Orang Dalam Pantauan (ODP) dan Pasien Dengan Pengawasan (PDP), tersebar hampir di seluruh Jakarta.
Hampir di seluruh kecamatan, ada kasus," kata Anies setelah menunjukkan gambar sebaran Covid-19 di DKI Jakarta pada konferensi pers di Balai Kota Jakarta, Jumat (13/3/2020).
Berdasarkan peta sebaran kasus virus corona ada 17 pasien positif Covid-19 tersebar di beberapa kecamatan yakni Tanjung Priok (dua), Kelapa Gading (dua), Kramat Jati (satu), Pancoran (satu), Cilandak (satu), Mampang Prapatan (dua), Kebayoran Baru (satu), Kebayoran Lama (dua), Kebon Jeruk (satu), Kembangan (satu), Cengkareng (dua) dan Penjaringan (satu), sementara yang masih menunggu hasil, tersebar di hampir seluruh kecamatan Jakarta.
Calon penumpang antre menunggu bus TransJakarta di Halte Harmoni, Jakarta Pusat, Senin (16/3/2020). Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mencari jalan keluar dan melakukan evaluasi atas terjadinya antrian panjang di halte Transjakarta, dengan hanya mengoperasikan 13 koridor bus mulai pukul 06.00 sampai 18.00 WIB dengan jarak waktu kedatangan bus (headway) 20 menit sekali, dampak dari penerapan "social distancing". ANTARA FOTO/Nova Wahyudi.
Kebijakan Anies Dikritik
Keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meniadakan ganjil-genap namun membatasi fasilitas transportasi umum demi menghadapi penularan pandemi Covid-19 justru berbuah kekacauan dan tak sesuai harapan.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berharap kebijakan ini mampu mengoptimalkan sosial distancing atau pengendalian jarak antarwarga, di samping imbauan agar para perusahaan di Ibu Kota mempekerjakan karyawannya di rumah.
Harapannya, risiko penularan Covid-19 di transportasi publik, baik kereta Moda Raya Terpadu, Lintas Rel Terpadu, atau Transjakarta berkurang. Namun, masih banyak pekerja kantoran yang masuk kerja dan menggunakan transportasi massal pada Senin (16/3/2020).
Analis Kebijakan Transportasi dan Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) Azas Tigor Nainggolan mengungkap bahwa kebijakan yang diambil Anies justru terbalik.
"Entah apa alasan Anies mengurangi kapasitas layanan pada saat penanganan penyebaran Virus Corona. Jelas pengurangan kapasitas layanan ini akan menambah panik masyarakat di Jakarta dan sekitarnya. Aneh sekali kebijakan yang diambil oleh Anies," ujarnya, Senin (16/3/2020).
"Jelas, Anies membuat kebijakan mengurangi layanan transportasi ini konyol dan tidak memperhitungkan kebutuhan serta situasi aktual. Alasan kebijakan mengurangi interaksi secara dekat jadi tidak benar," tambahnya.
Penumpang KRL Turun
Jumlah pengguna kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek diprediksi mengalami penurunan hingga 27 persen seiring dengan implementasi anjuran bekerja dari rumah (work from home/WFH) pemerintah guna mencegah penularan wabah virus corona.
VP Corporate Communications PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) Anne Purba mengatakan hingga pukul 14.00 WIB, jumlah pengguna jasa KRL hanya mencapai 350.000 orang. Adapun, normalnya jumlah pengguna rata-rata bisa sebanyak 1,1 juta orang per hari.
"Kami memprediksi hari ini jumlah pengguna mencapai 700.000-800.000 orang atau turun 27 persen. Sepertinya beberapa perusahaan juga sudah menerapkan anjuran work from home," kata Anne dalam siaran pers, Senin (16/3/2020).
Sejak adanya pemberitahuan kuliah daring, penutupan tempat umum, dan destinasi wisata sejak Sabtu (14/3/2020), pengguna jasa KRL turun 32 persen. Penurunan ini khususnya terlihat di sejumlah stasiun yang terdampak kebijakan ini yaitu, Stasiun Ancol (turun 59 persen), Stasiun Jakarta Kota (turun 38 persen), Stasiun Juanda (turun 25 persen), dan Stasiun UI (turun 17 persen).
Anne menambahkan perjalanan KRL Commuter Line masih berjalan normal seperti biasa dengan melayani 991 perjalanan yang meliputi seluruh lintas yaitu Bogor/Depok-Jakarta Kota pp, Bogor/Depok-Jatinegara pp, Cikarang/Bekasi-Jakarta Kota pp, Rangkasbitung-Tanah Abang pp, Tangerang-Duri pp, dan Tanjung Priok-Jakarta Kota pp.
3 Langkah Taktis
Tiga langkah taktis disiapkan Indonesia untuk menangani penyebaran virus corona.Langkah itu meliputi menjaga kesehatan warga, merawat yang kurang sehat, dan mengobati yang sakit agar sembuh.
Tiga poin itu tercermin dari pernyataan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang juga Kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo.
Sebelumnya, terkait langkah pemerintah daerah dalam menanggapi kasus corona, seperti diberitakan, Doni menyatakan kebijakan daerah harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pemerintah pusat.
"Semua kebijakan daerah terkait dengan COVID-19 harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pemerintah pusat melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19," kata Doni dalam jumpa pers yang disiarkan secara langsung melalui akun Youtube BNPB Indonesia dari Jakarta, Senin (16/3/2020).
Selain mengonsultasikan kebijakan kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, pemerintah daerah dalam menetapkan protokol yang berkaitan dengan penanganan harus mencakup empat aspek, yaitu pencegahan, respons, pemulihan, dan tim pakar.
Pemerintah daerah juga harus melakukan konsultasi tentang rencana kebijakan yang akan dibuat kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
"Dalam rangka penanganan Covid-19, pemerintah daerah bisa mengambil langkah-langkah kebijakan melalui strategi social distancing," tuturnya.
Kebijakan melalui strategi social distancing harus berpedoman pada protokol yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar di institusi pendidikan, kegiatan ibadah, kegiatan berkumpul di tempat publik, dan pembatasan acara keramaian.
Kemudian, proses kegiatan kerja aparatur sipil negara, aktivitas pekerja garis depan, dan pemenuhan kebutuhan dasar untuk masyarakat.
"Hal itu ditempuh dengan tetap memperhatikan situasi dan kondisi wilayah setempat," ujarnya.
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo (tengah) didampingi pejabat terkait memberikan keterangan kepada media berita terkini mengenai kasus COVID-19 di Kantor Pusat BNPB, Jakarta, Sabtu (14/3/2020). Dalam keterangannya Doni menyampaikan bahwa kasus positif COVID-19 berjumlah 96 kasus per hari Sabtu (14/3/2020), dari total kasus yang tersebut 8 sembuh dan 5 meninggal dunia. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Selain itu, penguatan fasilitas kesehatan harus dengan melibatkan rumah sakit pemerintah daerah, pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit swasta, dan penguatan sistem laboratorium di daerah masing-masing.
Sementara, pihak rumah sakit swasta dikabarkan siap memberikan bantuan.
Kapan Indonesia Lockdown?
Herawati Sudoyo tak bisa menutupi kesedihannya ketika dihubungi Bisnis, akhir pekan lalu. Wakil Kepala Bidang Penelitian Fundamental Lembaga Biologi Molekular (LBM) Eijkman itu mengaku waktu 2 bulan terbuang sia-sia.
Menurutnya, dalam 2 bulan terakhir dipakai untuk berdebat dan berkilah bahwa Indonesia kebal dari penularan virus corona atau Covid-19.
Padahal negara lain sudah heboh mempersiapkan diri untuk memerangi bahaya laten virus yang bersumber dari Wuhan, Hubai, China tersebut.
"Tip of the iceberg, kita terlambat 2 bulan karena sibuk dalam penyangkalan," ujarnya kepada Bisnis.
Dia pun menyampaikan bahwa Indonesia baru heboh setelah Presiden Jokowi mengumumkan ada dua pasien positif virus corona. Pada Senin (2/3/2020), Jokowi mengumumkan ada dua warga Indonesia yang positif terkena virus corona.
Setelah 14 hari pengumuman itu, pasien yang positif corona terus melonjak. Hingga Senin (16/3/2020), sudah ada 134 pasien positif corona, sebanyak 5 orang meninggal dan 8 orang sembuh.
Hera menegaskan bahwa Lembaga Eijkman sebenarnya sudah siap sejak awal virus tersebut menginfeksi Wuhan.
“Sebagai lembaga penelitian kami harus cepat tanggap dan siap melakukan analisis risiko,” tegasnya.
.jpg)
Petugas membersihkan salah satu bagian kereta di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta, Rabu (4/3/2020). Untuk mengantisipasi penyebaran virus Corona, PT MRT Jakarta melakukan pencucian kereta menggunakan bahan kimia mengandung disinfektan. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga.
Okupansi Hotel Turun Drastis
Perhimpunan Hotel Dan Restoran Indonesia meminta pemerintah kembali mengkaji stimulus pariwisata yang diluncurkan awal Maret lalu guna menanggulangi covid-19. Terlebih setelah tingkat okupansi hotel di Indonesia mengalami penurunan drastis.
Ketua PHRI Hariyadi Sukamdani mengatakan pemberian stimulus sektor pariwisata yang telah diputuskan terhadap Hotel dan Restoran pada waktu yang lalu sudah tidak tepat pada situasi dan kondisi saat ini.
Pasalnya, pelaku usaha pariwisata khususnya hotel dan restoran tidak akan menerima manfaat langsung terhadap stimulus tersebut. Meurutnya, justru yang menerima manfaat adalah Pemerintah Daerah (Pemda) di 36 Kabupaten/Kota yang berada di 10 destinasi pariwisata yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
“Harusnya di tengah kondisi saat ini, semua hotel dan restoran di 34 provinsi mendapat keringanan pajak dari pemerintah baik pusat ataupun daerah,” kata Hariyadi, Senin (16/3/2020).
Hariyadi mengatakan hingga saat ini okupansi hotel per Maret 2020 rata-rata di bawah 50 persen.
Malaysia Lockdown Nasional
Pemerintah Malaysia memberlakukan penutupan akses keluar masuk negara (lockdown) guna membatasi penyebaran Covid-19.
Dilansir dari Bloomberg, Perdana Menteri Muhyiddin Yassin mengatakan dalam pidato yang ditayangkan Senin (16/3/2020) bahwa negeri Jiran itu melarang semua pengunjung yang masuk ke negaranya, sedangkan penduduk dilarang bepergian ke luar negeri.
Sementara itu, seluruh tempat ibadah, sekolah, dan lokasi bisnis akan ditutup kecuali pasar yang memasok kebutuhan sehari-hari. Langkah-langkah ini efektif mulai 18 hingga 31 Maret 2020.
Warga Malaysia yang kembali dari luar negeri diharuskan menjalani karantina mandiri selama 14 hari.
Negara ini memiliki jumlah kasus terkonfirmasi terbesar di Asia Tenggara, dengan 125 kasus baru dilaporkan pada hari Senin dan total keseluruhan kasus berjumlah 553.
Menteri Kesehatan Malaysia, Adham Baba, mengatakan sebagian besar infeksi baru tersebut terkait dengan tabligh akbar yang dihadiri oleh sekitar 16.000 orang di masjid Sri Petaling dekat Kuala Lumpur.
