Bisnis.com, JAKARTA - Perdana Menteri Boris Johnson menempatkan Inggris pada posisi bentrok dengan Uni Eropa sebelum perundingan dagang pascabrexit yang akan dimulai pekan depan.
Uni Eropa sebelumya mengatakan bahwa tidak ada kesepakatan yang mungkin terjadi kecuali Inggris menyepakati ketentuan dasar untuk memastikan tidak ada regulasi blok ekonomi yang dilampaui.
Namun, Johnson bersikeras akan melenggang dan berhubungan dagang dengan negara-negara tetangga tanpa kesepakatan resmi jika diperlukan.
"Pada akhir tahun ini kami akan mendapatkan kembali kemerdekaan politik dan ekonomi kami sepenuhnya," kata Juru Bicara Perdana Menteri, James Slack, dilansir Bloomberg, Kamis (27/2/2020).
Ini merupakan garis merah bagi UE bahwa Inggris harus menandatangani aturan Eropa tentang persaingan yang sehat. Para pejabat di Brussels cenderung menganggap penolakan Johnson terhadap hal ini sebagai pengkhianatan terhadap komitmen yang dibuatnya dalam negosiasi perjanjian tahun lalu.
Inggris menginginkan perjanjian perdagangan bebas seperti antara UE dan Kanada. Namun Johnson juga mengatakan jika tidak memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan UE, seperti terjadi pada Australia, Inggris akan baik-baik saja meski akan ada gesekan. Sikap Inggris ini sontak menempatkan kedua belah pihak pada posisi saling berseberangan.
Pemerintahan Johnson, yang akan menerbitkan mandat negosiasinya hari ini, mengantisipasi ketegangan dengan blok ekonomi itu mengenai peraturan persaingan dan bantuan negara. Dia juga mengharapkan kesulitan atas perikanan diselesaikan sebelum kesepakatan ditutup.
Pendukung Brexit dari Partai Konservatif berargumen selama dan setelah referendum Brexit 2016, kesepakatan perdagangan dengan blok itu tidak membutuhkan waktu lama untuk disepakati. Disebutkan bahwa kedua belah pihak memulai dari titik yang sama dalam hal peraturan dan ketentuan.
Namun gambaran itu telah berubah secara signifikan setelah Johnson memenangkan pemilihan umum pada Desember lalu. Prioritas utama Johnson adalah mengamankan pemisahan penuh dari UE, mengesampingkan yurisdiksi untuk blok eropa dengan imbalan perdagangan tanpa gesekan.
Negosiator Inggris David Frost mengatakan dalam pidatonya pekan lalu bahwa warga pendukung Brexit akan memberontak jika dipaksa untuk tetap pada peraturan UE setelah Brexit.
Pemerintahan Johnson telah menegaskan bahwa pihaknya bersedia menafsirkan kembali masalah-masalah yang dianggap UE telah diselesaikan, seperti transfer barang antara daratan Inggris dan Irlandia Utara, yang akan memiliki status khusus di kedua sistem perdagangan.
Inggris mengatakan tidak berniat membangun infrastruktur di pelabuhan untuk memeriksa barang-barang yang masuk ke Irlandia Utara, karena itu merupakan pasar tunggal UE. Posisi ini seketika memicu protes dari para pemimpin Eropa.
Tim Johnson berpendapat bahwa UE telah mundur dari komitmennya sendiri, termasuk tawaran kesepakatan perdagangan bebas gaya Kanada, yang menurut London tidak mengandung aturan persaingan seperti yang diminta UE dari Inggris.
Uni Eropa berpendapat sebagai imbalannya, komitmen untuk mempertahankan tingkat perdagangan yang adil diperlukan karena Inggris jauh lebih dekat dengan blok eropa daripada Kanada.
"Kami telah mendengar Perdana Menteri Boris Johnson memberikan jaminan bahwa dia tidak akan berusaha merusak standar Eropa, bahwa Inggris sebenarnya akan mempertahankan standar yang lebih tinggi daripada Uni Eropa dan terus terang kami siap untuk mempercayai ini," kata Ketua Negosiator UE Michel Barnier.
Jurang pemisah yang ada itu membuat kedua belah pihak akan memulai perundingan pada Senin pekan depan dengan tujuan yang berlawanan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
