Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terus berupaya mempercepat pelaksanaan reforma agraria untuk menghindari persoalan konflik agraria dan sengketa pertanahan yang masih kerap terjadi.
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Surya Tjandra menyatakan reforma agraria juga dilakukan dengan tujuan mengurangi ketimpangan penguasaan, pemilikan, serta penggunan dan pemanfaatan tanah.
Surya menambahkan hal itu juga dilakukan untuk memenuhi target seluruh bidang tanah di Indonesia akan terdaftar pada 2025.
"Presiden Jokowi menaruh perhatian sangat besar terhadap konflik dan sengketa pertanahan serta menjadikan isu prioritas yang harus segera dituntaskan. Untuk menyelesaikannya, kita butuh kerja sama karena konflik agraria itu kompleks," ujar Surya seperti dikutip dalam keterangan yang dirilis pada laman resmi Kementerian ATR/BPN, Senin (17/2/2020).
Lebih lanjut, Surya menjelaskan bahwa untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang kompleks, maka bekerja harus menggunakan hati dan niat. Khususnya dalam menyelesaikan konflik agraria dan sengketa tanah.
"Niat baik harus juga dikombinasikan dengan strategi sehingga setiap rintangan serta halangan dapat terlewati," imbuhnya.
Baca Juga
Untuk menghadapi berbagai kendala dan tantangan di bidang pertanahan, dia menjelaskan Kementerian ATR/BON telah melakukan beragam upaya.
Selain penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM), kehadiran bidang penataan agraria yang mumpuni dianggap sangat penting.
Surya mengungkapkan hal lain yang tak kalah penting adalah kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam mempercepat serta menuntaskan sengketa dan konflik yang terjadi.
“Mari berkolaborasi agar dapat bekerja bersama dengan cara yang fleksibel dan efektif,” ucapnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Himawan Arief Sugoto mengatakan jika reforma agraria merupakan program besar dan harus dijalankan dengan baik.
"Kita harus bekerja dalam satu tim. Tantangan besar kiranya bisa menjadi lecutan bagi kita semua untuk meningkatkan lagi semangat dan kinerja bersama baik di pusat maupun di daerah," ujar Himawan.
Himawan menambahkan bahwa pada tahun ini akan dilakukan koordinasi lebih intensif dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait obyek reforma agraria yang berasal dari pelepasan kawasan hutan.
