Bisnis.com, JAKARTA - Pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD yang menyebutkan kata "sampah" terkait data korban pelanggaran HAM di Papua dikritisi politikus Golkar Yorrys Raweyai.
Ketua Forum Komunikasi dan Aspirasi Anggota DPD-DPR RI Dapil Papua dan Papua Barat atau MPR RI For Papua Yorrys Raweyai itu menyayangkan Mahfud mengeluarkan kata "sampah".
"Mahfud MD sebagai menter,i pembantu Presiden, tidak etis menyampaikan itu," kata Yorrys di Kompleks Parlemen, Jumat (14/2/2020).
Yorrys mengatakan pernyataan Mahfud yang menyebut data korban yang dirilis Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua sebagai "sampah" menunjukkan keengganan pemerintah membuka keran komunikasi dengan semua pihak untuk menyelesaikan masalah Papua. Padahal, Papua menghadapi akumulasi masalah yang bisa saja meletup pada suatu waktu.
Menurut Yorrys informasi tersebut bukan kabar baru, namun paling tidak menunjukkan terdapat persoalan akut dan krusial tentang Papua yang selama ini mengendap dan membutuhkan respons arif, bijaksana, serta komprehensif dari pemerintah.
"Informasi itu seharusnya diterima sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam menyikapi kompleksitas persoalan di Papua yang mengalami peningkatan dari waktu ke waktu," ujar Yorrys.
Baca Juga
Senator asal Provinsi Papua itu menilai Papua sedang membutuhkan ruang dialogis untuk menyuarakan aspirasi sehingga pemerintah perlu membuka mata dan telinga daripada menyimpulkan sendiri secara sepihak atas kegelisahan yang berkembang saat ini.
Yorrys menjelaskan MPR For Papua sudah menginventarisir persoalan di Papua dan membuat konsep bagaimana menyelesaikan persoalan di Papua dalam konteks NKRI di periode ke dua pemerintahan Presiden Jokowi.
"Namun ada kasus yang mencuat dan mengemuka terutama di Nduga yang menjadi polemik di dunia internasional apalagi kasus Mispo Gwijangge menjadi keprihatinan," kata Yorrys.
Pada bagian lain Yorrys mengatakan bahwa pimpinan MPR, DPR, dan DPD akan mengunjungi Papua pada awal Maret, untuk melihat secara langsung kondisi di wilayah tersebut.
Kunjungan itu menurut dia merupakan sejarah karena tiga pimpinan lembaga negara hadir di Papua, misalnya ke Wamena untuk melihat secara langsung pengungsi asal Nduga yang berada di wilayah tersebut.
"Pimpinan juga akan ke Jayapura untuk melihat sejauh mana persiapan PON pada Oktober 2020. Lalu kami akan ke PT. Freeport untuk melihat perkembangan ke depan pascadivestasi Freeport," kata Yorrys.
Klarifikasi Mahfud MD
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengklarifikasi ucapannya yang sempat menyebut bahwa data aktivis HAM Veronica Koman soal korban meninggal dan tahanan politik Papua adalah sampah. Mahfud mengatakan ada salah tafsir dalam mengartikan ucapannya.
Ditemui Tempo.co di kantornya di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2020), Mahfud mengatakan konteks sampah yang ia maksud adalah terkait ucapan Veronica yang menyebut telah menyerahkan data itu kepada Presiden Joko Widodo di Australia.
"Yang sampah itu adalah informasi bahwa Veronica Koman serahkan surat kepada Presiden, itu sampah, ndak ada," kata Mahfud.
Mahfud mengatakan ia juga ada bersama Jokowi saat berkunjung ke Australia. Ia menegaskan tak ada Veronica yang datang dan menyerahkan data korban tewas dan tahanan politik kepada Jokowi. Mahfud mengakui banyak surat yang masuk ke Jokowi selama di Australia. Namun surat-surat itu tak dibaca langsung di tempat.
"Itu kan orang rebutan nyerahkan map surat, ada nyerahkan foto bersama presiden yang dulu. Ada yang mau salaman. Kalau itu dicatat seperti biasa, tidak dibuka di situ nih surat, serahkan ke ajudan," kata Mahfud.
