Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mewaspadai gangguan keamanan jelang Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua karena Pikalada serentak 2020. Sejauh ini, pembangunan fasilitas terus dikebut dan ditargetkan selesai tepat waktu.
Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengatakan, berdasarkan kunjungan ke Papua pada akhir November, progres penyelesaian fasilitas vanue berjalan baik dan akan selesai paling lambat pada Juli 2020.
"Kami juga sudah mengecek langsung di Timika ada 2 lokasi yang belum selesai. Namun, kami lihat progresnya dan ketemu langsung dengan pimpinan proyeknya mereka meyakini betul paling lambat Juli, 2 tempat yang menjadi venue itu akan selesai," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (4/2/2020).
Adapun, pesesta PON XX Tahun 2020 secara keseluruhan berjumlah 12.523 orang, terdiri dari Atlet sebanyak 6.442 orang, official banyak 3.221 orang, dan SDM pertandingan (panitia pelaksana, wasit/juri, dewan hakim, technical delegate) sebanyak 2.860 orang.
Untuk transportasi, Tito mengusulkan untuk dibantu oleh TNI dan Polri. Pasalnya, transportasi dinilai masih kurang sehingga perlu bantuan dari kedua lembaga negara tersebut.
Sesuai dengan Surat Keputusan KONI Pusat No. 116/2018 Tentang Panitia Inti PB PON XX 2020 Papua, pengamanan pelaksanaan PON XX di koordinir oleh Panglima Kodam XVII Cendrawasih.
Rencana Gelar Kekuatan pengamanan terdiri dari TNI sebanyak 4.250 personil, Polri sebanyak 3.500 personil, Satpol PP sebanyak 600 personil, Basarnas yakni 60 personil, sehingga total berjumlah 8.410 personil.
“Perlu ada pengamanan pada saat kegiatan nanti, back up dari Mabes, baik Mabes TNI maupun Mabes Polri, cepat dilakukan back up dengan kekuatan yang cukup, kemudian titik-titik yang sudah diketahui rawan itu bisa meredam dengan cepat,” imbuhnya.
Pengamanan juga dibutuhkan karena PON yang berdekatan dengan Pilkada Tahun 2020 yang dilaksanakan di 11 Kabupaten dari 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua.
Menurutnya, terdapat kerawanan karena konflik pilkada karena di Marauke yang menjadi salah satu venue akan menyelenggarakan Pilkada. Pengamanan lebih akan dilakukan dengan aksi tanpa kekerasan.
"Kemudian kelompok yang biasanya menggunakan aksi tanpa kekerasan seperti demo, kemudian kelompok bersenjata. Nah ini, kami kira bisa diatasi dengan penguatan operasi, baik operasi intelijen maupun operasi hukum dan operasi pendekatan,” jelasnya.
