Bisnis.com, JAKARTA - Istana enggan mengomentari usulan politikus Partai Keadilan Sejahtera soal ekspor ganja. Seperti diketahui, Rafli, politikus PKS mengusulkan agar pemerintah Jokowi melegalkan ganja sebagai komoditas ekspor. Usul tersebut dilontarkan dalam rapat kerja dengan Kementerian Perdagangan, Kamis (30/1/2020).
"Saya belum mempelajari apa maksud dan tujuannya atau pun bagaimana kerangkanya. Kami tidak ingin berikan pendapat langsung sebelum mencoba mempelajarinya," ujar Fadjroel Rachman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (31/1/2020).
Rafli, dalam rapat kerja, mengatakan bahwa ganja menjadi potensi ekspor yang besar. Pasalnya Aceh merupakan daerah yang subur untuk ditanami yang memiliki daun lima jari tersebut.
Menteri Perdagangan Agus Suparmanto dalam rapat tersebut menyatakan bakal melakukan kajian terlebih dahulu. Dia akan menimbang kepentingan ekspor tanaman ganja bagi Tanah Air.
Sementara itu Thailand telah resmi menggunakan ganja untuk kebutuhan medis. Pada awal tahun ini, Negeri Gajah Putih tersebut mendistribusikan 10.000 botol minyak ganja untuk para pasien rumah sakit.
Direktur Pelaksana Organisasi Farmasi Pemerintah (GPO) Withoon Danwiboon menyebutkan Thailand akan mengirimkan 4.500 botol minyak ganja dengan volume 5 ml ke Kementerian Kesehatan Masyarakat. Minyak ganja tersebut disebarkan ke rumah-rumah sakit pada pertengahan tahun ini untuk sekitar 4.000 pasien terdaftar. Sebanyak 5.500 botol sisanya akan didistribusikan kemudian secara bertahap.
Thailand tercatat sebagai negara yang memiliki tradisi menggunakan ganja untuk menghilangkan rasa sakit dan kelelahan. Satu tujuan negara tersebut melegalkan ganja adalah meningkatkan pendapatan pertanian.
Di Thailand minyak ganja nantinya akan digunakan untuk mengobati pasien yang menderita mual karena kemoterapi, epilepsi, serta sakit dan nyeri. Pasien penyakit Parkinson, Alzheimer, serta yang sedang menjalani pengobatan pereda rasa sakit juga dapat menggunakannya.
_1687008348.jpg?w=184&h=104)
.jpg?w=300&h=221)
