Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Purnawirawan TNI Ajukan Gugatan Pengalihan Program Asabri ke BPJS

Sejumlah purnawirawan TNI mengajukan uji materi tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Newswire
Newswire - Bisnis.com 27 Januari 2020  |  23:19 WIB
Aktivitas layanan nasabah di kantor PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri), di Jakarta. - Bisnis/Dedi Gunawan
Aktivitas layanan nasabah di kantor PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri), di Jakarta. - Bisnis/Dedi Gunawan

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah purnawirawan TNI mengajukan uji materi terhadap pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam sidang pendahuluan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (27/1/2020), pemohon Mayjen TNI (Purn) Endang Hairudin, Laksamana TNI (Purn) Dwi Purnomo, Marsma TNI (Purn) Adis Banjere, dan Kolonel TNI (Purn) Adieli Hulu mempersoalkan pasal tersebut yang mengatur PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) menyelesaikan pengalihan program dan pembayaran pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan hingga 2029.

"Menurut para pemohon, hal tersebut berpotensi menimbulkan kerugian hak konstitusionalitas para pemohon dengan latar belakang para pemohon yang dahulu adalah prajurit TNI," ujar kuasa hukum pemohon Bayu Prasetio.

Dalam permohonannya, para purnawirawan ingin tetap menikmati program Asabri dan tidak ingin dialihkan kepada program BPJS, salah satunya karena alasan kerahasiaan jabatan dan data pribadi yang harus dijaga.

Pemohon juga mendalilkan di negara-negara lain, program asuransi sosial TNI-Polri diselenggarakan secara terpisah dengan warga sipil karena karakter khas TNI-Polri.

Menanggapi permohonan tersebut, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Foekh mempertanyakan karakteristik TNI-Polri setelah pensiun.

"Apakah kalau sudah pensiun itu terlepas dari institusinya atau kah masih terikat secara emosional atau pun organisatoris. Saya kira ini untuk mempertegas soal kedudukan hukum saja," kata dia lagi.

Sementara itu, Hakim Konstitusi Suhartoyo mengatakan substansi pasal yang digugat terkait pengaturannya terhadap pengalihan Asabri kepada BPJS Ketenagakerjaan tidak disebutkan dalam permohonan.

"Ini kan pasal yang mengatur kewenangan itu dipindah paling lambat pengalihan itu tahun 2029, tetapi esensi yang memindahkan itu di pasal berapa. Bapak mesti telisik itu," ujar dia lagi.

Selanjutnya pemohon diminta untuk memperbaiki permohonan dan diberi waktu hingga dua minggu.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

mahkamah konstitusi asabri bpjs ketenagakerjaan

Sumber : Antara

Editor : Miftahul Ulum
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top