1. DPR Mulai Kompak Tolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja
DPR RI mulai kompak mengutarakan penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.
Penolakan tersebut terungkap saat Komisi IX DPR melakukan audiensi dengan perwakilan buruh yang berunjuk rasa di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (20/01/2020).
Baca berita lengkapnya di sini.
2. Demokrat: Trump Membahayakan Keamanan Nasional
Kubu Demokrat Amerika Serikat (AS) bersikeras bahwa Presiden Donald Trump harus dicopot dari jabatannya demi kepentingan keamanan nasional dan sistem pemerintahan AS.
Dalam dokumen setebal 111 halaman yang diajukan sebelum persidangan Senat AS untuk pemakzulan (impeachment) Trump dimulai pada Selasa (21/1/2020) waktu setempat, Demokrat mengemukakan argumen mereka yang mendukung tuduhan penyalahgunaan kekuasaan oleh Trump.
Baca berita lengkapnya di sini.
3. Awal 2020, Ini Produk Reksa Dana Paling Cuan
Infovesta Utama melaporkan daftar reksa dana dengan kenaikan bulanan tertinggi (month on month/ mom) per 17 Januari 2020.
Sepanjang tahun berjalan hingga Jumat (17/1/2020), pasar masih dibayangi tekanan. Indeks reksa dana saham menurun 2,12%, sejalan dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang terkoreksi 0,13%.
Baca berita lengkapnya di sini.
4. IMF Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global 2020
Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan ekonomi dunia akan menguat pada 2020, meskipun dengan laju sedikit lebih lemah dari perkiraan sebelumnya di tengah ancaman terkait perdagangan dan ketegangan di Timur Tengah.
Pada Senin (20/1/2020), IMF menyatakan pertumbuhan global akan berakselerasi menjadi 3,3 persen tahun ini dari 2,9 persen pada 2019.
Baca berita lengkapnya di sini.
5. Waspadai Penularan Coronavirus Menjelang Imlek
Di tengah bombardir pemberitaan wabah novel coronavirus atau corona virus di Wuhan, China, Pemerintah Indonesia hingga saat ini hanya mengeluarkan travel advisory, mengingat kasus tersebut belum terdeteksi.
"Mau ke China, boleh nggak? Boleh. Kita nerima orang China, boleh nggak? Boleh. Tapi dengan kewaspadaan tertentu yang harus kita lakukan," ujar Dirjen P2P Kemenkes, Anung Sugihantono di Gedung Kemenkes, Jakarta Selatan pada Senin (20/1/2020).
Baca berita lengkapnya di sini.