Bisnis.com, MOSKWA – Pihak oposisi Rusia menyebut pada Senin (20/1/2020) bahwa mereka berencana menggelar demonstrasi besar-besaran untuk menentang usulan Presiden Vladimir Putin mengubah konstitusi yang mengarah pada keuntungan bagi Putin agar bisa menjabat seumur hidup.
"Masyarakat memerlukan unjuk rasa yang besar dan sungguh-sungguh," kata seorang politisi oposisi, Ilya Yashin, yang menganggap bahwa amendemen konstitusi sama saja dengan pergerakan menuju "memerintah selamanya".
Pekan lalu Putin mengungkapkan pernyataan yang mengguncang sistem politik Rusia yakni mengenai amendemen konstitusi untuk membuat pusat kekuasaan baru di luar kepresidenan yang dianggap sejumlah pihak sebagai upaya untuk mempertahankan kekuasaan ketika masa jabatannya habis pada 2024.
Usulan Putin tersebut kemudian membuat Perdana Menteri Dmitry Medvedev mengundurkan diri dari jabatannya.
"Unjuk rasa ini akan menjadi aksi protes politik dengan tujuan utama menyerukan pergantian kekuasaan serta menentang perebutan kuasa," ujar Yashin, seraya menambahkan aksi tersebut akan digelar pada 29 Februari 2020 di Moskwa.
Yashin menyebut bahwa rencana unjuk rasa itu, dengan izin dari pemerintah Moskwa yang segera dia urus, mendapat dukungan dari berbagai kelompok antipemerintahan, salah satunya Yayasan Antikorupsi milik politisi oposisi Alexei Navalny.
Putin mendominasi dunia politik Rusia, baik itu sebagai presiden maupun sebagai perdana menteri untuk 2 dekade terakhir.
Usulan Putin terhadap konstitusi yang perlu mendapat persetujuan nasional dengan jalan pemungutan suara yang masih belum mempunyai rencana waktu spesifik itu hingga saat ini belum memicu aksi massa besar-besaran.
