Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Ketimbang Jadi Provinsi, PPP Usul Natuna Sebagai Wilayah Khusus Maritim

Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi mengusulkan agar Kabupaten Natuna di Provinsi Kepulauan Riau menjadi wilayah khusus, karena akan lebih strategis dari sisi pertahanan-keamanan daripada dimekarkan menjadi provinsi.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 09 Januari 2020  |  11:09 WIB
Anggota Komisi II DPR Fraksi PPP, Achmad Baidowi. - ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Anggota Komisi II DPR Fraksi PPP, Achmad Baidowi. - ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Bisnis.com, JAKARTA - Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi mengusulkan agar Kabupaten Natuna di Provinsi Kepulauan Riau menjadi wilayah khusus, karena akan lebih strategis dari sisi pertahanan-keamanan daripada dimekarkan menjadi provinsi.

"Solusi lainnya bisa melalui peningkatan status Natuna sebagai wilayah khusus, namun tetap sebagai kabupaten," kata Baidowi, di Jakarta, Kamis (9/1/2020).

Dia mengatakan ada beberapa kewenangan yang lebih terkait kekhususan Natuna kalau diberikan status wilayah khusus.

Baidowi mencontohkan kekhususan otonomi di bidang maritim untuk mengamankan aset, sumber daya alam, dan wilayah.

"Karena kalau ditelisik lebih jauh, persoalan Natuna itu di lautan bukan di daratan," ujarnya pula.

Badowi menilai terkait persoalan di perairan Natuna, harus dicarikan solusinya adalah menemukan masalah utamanya, apakah karena kewenangan daerah atau kekuatan armada TNI Angkatan Laut (AL).

Menurut dia, apabila masalahnya diketahui maka bisa dicarikan solusi yang tepat, dan terkait usulan menjadi provinsi khusus, harus dikaitkan dengan konteks daerah lain.

"Jangan sampai juga daerah lain minta hal serupa. Apalagi saat ini pembentukan daerah otonomi baru (DOB) lagi dimoratorium," katanya pula.

Sebelumnya, Bupati Natuna, Kepulauan Riau Hamid Rizal berharap Natuna dan Kepulauan Anambas menjadi provinsi khusus, karena lokasinya di perbatasan, mayoritas wilayahnya perairan dan kekayaan alam yang dimilikinya.

"Saya berharap dengan adanya pencurian ikan di laut, agar kiranya wilayah ini lebih diperhatikan serius, meningkatkan status pemerintahan dari Kabupaten Natuna menjadi provinsi khusus yaitu Kepulauan Natuna Anambas," kata Bupati, di Natuna, Selasa (7/1).

Dia mengatakan, kewenangan bupati sangat terbatas di wilayah perairan padahal 99 persen wilayah Kabupaten Natuna dan Kepulauan Anambas adalah laut.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan kelautan, kehutanan dan pendidikan menengah ke atas berada di pemerintah provinsi, bukan kabupaten. Ini menyulitkan. "Kami hanya batas pinggir pantai," ujar dia lagi.

Apabila kepala daerah di Natuna dan Kepulauan Anambas tidak memiliki kewenangan di laut, maka akan sulit melakukan pengawalan wilayah perbatasan.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

natuna ppp

Sumber : Antara

Editor : Akhirul Anwar
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top