Konten Pornografi Paling Banyak Diadukan pada 2019

Kementerian Komunikasi dan Informatika menerima 431.065 aduan masyarakat terkait konten bermuatan negatif di sepanjang 2019 silam.
Rahmad Fauzan
Rahmad Fauzan - Bisnis.com 09 Januari 2020  |  00:40 WIB

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika menerima 431.065 aduan masyarakat terkait konten bermuatan negatif di sepanjang 2019 silam.

Konten yang diterima melalui laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, maupun melalui akun Twitter @aduankonten tersebut terdiri atas 18 kategori, yang pornografi sebagai kategori dengan jumlah aduan terbanyak.

Dalam keterangan resminya, Rabu (8/1/2020), Kemenkominfo mengungkapkan aduan terkait pornografi memiliki jumlah total 244.738 konten sepanjang 2019. Kemudian, diikuti oleh konten bermuatan fitnah sebanyak 57.984, serta aduan terkait konten yang meresahkan masyarakat sebanyak 53.455.

Adapun, konten lainnya yang mendominasi aduan masyarakat sepanjang 2019 adalah konten terkait perjudian sebanyak 19.970, konten penipuan sebanyak 18.845, dan konten hoaks sebanyak 15.361.

Konten bermuatan SARA, terorisme/radikalisme, pelanggaran hak atas kekayaan intelektual (HAKI), dan kekerasan pada anak juga tercatat dalam aduan masyarakat sepanjang 2019.

Aduan yang masuk melalui kanal-kanal tersebut diverifikasi oleh Tim Aduan Konten untuk menguji apakah konten tersebut menyalahi aturan perundangan sesuai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Jika ditemukan pelanggaran peraturan perundangan maka Tim Aduan Konten akan meneruskan proses pemblokiran ke penyedia platform. Tim Aduan Konten menetapkan prioritas untuk pelaksanaan pemblokiran dan dipantau oleh Tim Panel Ahli.

Selain menerima aduan masyarakat, Kemenkominfo melakukan patroli siber untuk melakukan pengaisan, verifikasi, dan validasi terhadap seluruh konten internet yang beredar di ruang maya Indonesia, baik konten hoaks, terorisme dan radikalisme, pornografi, perjudian, maupun konten negatif lainnya menggunakan mesin AIS yang dikelola oleh Subdirektorat Pengendalian Konten Internet, Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo.

Masyarakat pun juga didorong untuk menghindari penyebaran konten yang melanggar ketentuan UU Informasi dan Transaksi Elektronik.

Adapun, jika menemukan atau menerima informasi elektronik yang patut diragukan kebenarannya, masyarakat dapat menyampaikan aduan melalui laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, maupun melalui akun Twitter @aduankonten.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
kominfo, pornografi

Editor : Miftahul Ulum
KOMENTAR


Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top