Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut pemerintah telah lama berencana membuat pangkalan nelayan di Perairan Natuna. Namun rencana itu belum juga terlaksana.
Luhut menyebut selama bertahun-tahun pemerintah telah menargetkan pembangunan pangkalan nelayan. Akan tetapi rencana ini belum juga terealisasi hingga saat ini.
"Dari bertahun dan tidak jadi. Benar. Sehingga nelayan dari pulau Jawa [bagian] Utara itu yang mau direlokasi atau mau bikin pangkalan di situ dan ngambil ikan di ZEE kita nggak pernah jalan. Sekarang itu kita benarin," katanya di Gedung BPPT, Jakarta, Selasa (7/1/2020).
Saat ini pemerintah mulai menggencarkan kembali rencana relokasi pangkalan ke Natuna. Pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan sejumlah kementerian mulai dari Kemenko Polhukam, Kementerian Pertahanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Koordinasi itu juga sekaligus membahas omnibus law yang ada terkait pengamanan di perairan tersebut. Hingga kini menurutnya, ada sekitar tujuh institusi yang memiliki kewenangan mengamankan laut.
Adanya omnibus law tersebut maka pengamanan bisa keluar dari satu pintu. Kendati demikian, pemerintah telah meminta Bakamla untuk berada di garda terdepat untuk mengamankan perairan Natuna dari masuknya kapal China.
"Nah yang ketiga, pangkalan coast guard pun harus diberikan di sana diperbaiki. Sekarang itu belum jadi. Dari dulu. Ndak sempurna sehingga penggunaannya nggak baik. kenapa? Tangkernya nggak ada. Sekarang tangkernya oleh Pak Prabowo kita lagi susun," terangnya.
Pemerintah terus meningkatkan intensitas penjagaan di Perairan Natuna. Bakamla, TNI Angkatan Laut hingga Polair ikut mengamankan wilayah itu. Sedikitnya lima KRI juga diturunkan ke wilayah itu memastikan tidak ada lagi kapal penjaga pantai Negeri Tirai Bambu itu.
Di sisi lain, Menko Polhukam juga telah menfasilitasi 120 nelayan untuk berlayar di Natuna. Langkah ini dilakukan agar nelayan Indonesia turut memanfaatkan kekayaan alam dalam negeri.
