Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Satgas Saber Pungli Terima 37.363 Laporan Masyarakat

Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) sejak berdiri pada tiga tahun lalu, yakni Oktober 2016 hingga Oktober 2019, telah menerima sebanyak 37.363 laporan dari masyarakat.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 09 Desember 2019  |  17:40 WIB
Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palembang Rani Arvita (tengah) digiring anggota kepolisian saat rilis OTT kasus pengurusan sengketa lahan oleh Tim Saber pungli Polresta Palembang, di halaman Polda Sumsel, Palembang, Sumatra Selatan, Jumat (5/5). - Antara/Nova Wahyudi
Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palembang Rani Arvita (tengah) digiring anggota kepolisian saat rilis OTT kasus pengurusan sengketa lahan oleh Tim Saber pungli Polresta Palembang, di halaman Polda Sumsel, Palembang, Sumatra Selatan, Jumat (5/5). - Antara/Nova Wahyudi

Bisnis.com, BOGOR - Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) sejak berdiri pada tiga tahun lalu, yakni Oktober 2016 hingga Oktober 2019, telah menerima sebanyak 37.363 laporan dari masyarakat.

"Dari laporan tersebut, Satgas Saber Pungli, telah melakukan penyelidikan sebanyak 28 kali, sedangkan penyelidikan yang dilakukan kementerian/lembaganya sebanyak 7.290 kali," kata Sekretaris Kemenko Polhukam Letjen TNI Tri Soewandono, dalam Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Satgas Saber Pungli Tahun 2019, di Kota Bogor, Senin (9/12/2019), seperti dilaporkan Antara.

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi(DPN GN-PK), Adi Warman, mengatakan, ada aspirasi yang mengusulkan agar Satgas Saber Pungli ditingkatkan status kelembagaannya menjadi badan, sehingga status hukum dan kewenangannya menjadi lebih kuat.

"Kalau pemerintah mengubah Satgas Saber Pungli menjadi Badan Saber Pungli, maka pimpinan badan itu adalah perwira tinggi polisi, yakni jenderal bintang tiga atau PNS dengan golongan IV," katanya.

Adi berharap, pemerintah dapat menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan menguatkan status badan hukum Satgas menjadi Badan Saber Pungli.

Namun, seorang peserta rakernas Satgas Saber Pungli dari pemerintah provinsi mengusulkan agar tidak perlu dibuat badan lagi,tapi kinerja Satgas yang ditingkatkan.

"Persoalan utama di Satgas Saber Pungli, bukan bentuk kelembagaannya, tapi komitmen anggota Satgas untuk membersihkan praktik pungli," katanya.

Dia menegaskan, kalau menambah jumlah badan tanpa mengubah komitmen dan anggotanya, hanya akan menambah beban anggaran negara.

Sementara itu, Staf Khusus Menko Polhukam Bidang Ekonomi dan Moneter, Indra Fahrizal, mengatakan, dirinya mencermati ada keresahan pada stakeholder yang terkait dengan pemberantasan pungli dalam pelayanan publik sulit diberantas.

"Saya melihat ada keresahan dari para pihak dalam menjalankan saber pungli. Adanya praktik pungli, suap, dan sejenisnya, sulit diberantas," katanya.

Menurutnya, adanya praktik pungli dalam pelayanan publik,sudah seperti menjadi bagian dalam ekosistem. "Diperlukan komitmen yang kuat dari pimpinan untuk pemberantasan praktik pungli ini."

Ini karena situasi dan komitmen pimpinan kurang. "Harus ada pengarusutamaan yang kuat dan bersih. Harus komitmen yang kuat dari pimpinan," katanya.

Indra menegaskan, seseorang sebelum menduduki jabatan sebagai pimpinan di suatu lembaga harus memiliki komtmen yang kuat dan disumpah.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pungli
Editor : Sutarno
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top