Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Indonesia Mundur 25 Tahun bila Presiden Dipilih MPR

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) melontarkan wacana agar Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi lembaga tertinggi negara sehingga bertugas memilih presiden.
Setyo Aji Harjanto
Setyo Aji Harjanto - Bisnis.com 29 November 2019  |  11:33 WIB
Ketua KPU Arief Budiman (tengah) memimpin jumpa pers sesuai menggelar rapat Kamis malam 27 Juni 2019 untuk memutuskan jadwal penetapan kandidat terpilih hasil Pilpres 2019 yang akan dihelat Minggu 30 Juni 2019. - Bisnis/Lalu Rahadian
Ketua KPU Arief Budiman (tengah) memimpin jumpa pers sesuai menggelar rapat Kamis malam 27 Juni 2019 untuk memutuskan jadwal penetapan kandidat terpilih hasil Pilpres 2019 yang akan dihelat Minggu 30 Juni 2019. - Bisnis/Lalu Rahadian

Bisnis.com, JAKARTA -  Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) melontarkan wacana agar Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)  menjadi lembaga tertinggi negara sehingga bertugas memilih presiden.

Dengan kata lain, ormas Islam itu mengusulkan Presiden tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat.

Pengamat politik dari Universitas Padjajaran Muradi menilai wacana itu bukanlah sebuah kemajuan, melainkan kemunduran bagi demokrasi di Indonesia. Menurutnya pemilihan tidak langsung bukanlah pilihan bijak.

"Saya kira wacana presiden dipilih oleh MPR itu sama saja mundur 25 tahun. Jauh mundur ke belakang," kata Muradi saat dihubungi Bisnis, Jumat (29/11/2019).

Menurut dia sampai saat ini demokrasi sudah berjalan cukup baik selama 20 tahun terakhir.

Muradi mengatakan saat ini yang dibutuhkan adalah mematangkan demokrasi di Indonesia. Caranya, kata dia, bukan dengan mengembalikan pemilihan presiden ke MPR.

Dikatakan, jangan sampai hanya karena alasan mahalnya biaya penyelenggaraan dan politik, menjadi alasan utama untuk merenggut kedaulatan rakyat.

"Itu hak kedaulatan rakyat itu di tangan rakyat," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua  MPR Jazilul Fawaid mengatakan bahwa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pasti sudah mempertimbangkan baik dan buruk. Mereka menganggap biaya sosial pemilihan langsung terlalu mahal.

“Sekarang kalau kita kalkulasi biaya untuk memililih presiden saja kita membutuhkan Rp24 triliun. Kalau dipilih MPR saya pikir tidak sampai segitu,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (28/11/2019). 

 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

mpr pbnu
Editor : Nancy Junita
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top