Bisnis.com, JAKARTA – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) merekomendasikan agar Majelis Permusyawaratan Rakyat menjadi lembaga tertinggi negara sehingga bertugas memilih presiden. Itu berarti tidak ada pemilihan langsung.
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Jazilul Fawaid mengatakan bahwa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pasti sudah mempertimbangkan baik dan buruk. Mereka sudah menganggap biasa sosial pemilihan langsung terlalu mahal.
“Sekarang kalau kita kalkulasi biaya untuk memililih presiden saja kita membutuhkan Rp24 triliun. Kalau dipilih MPR saya pikir tidak sampai segitu,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (28/11/2019).
Jazilul menjelaskan bahwa presiden yang dipilih MPR bisa mengurangi biaya hingga 80 persen. Begitu juga untuk pemilihan kepala daerah.
“Satu daerah kabupaten itu bisa habis Rp20 miliar menyelenggarakan. Kalau diselenggarakan oleh DPRD ya Rp1 miliar selesai,” ujarnya.
Jazilul yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menuturkan bahwa itulah yang menjadi pertimbangan. MPR tentu akan mendengar dan menerima masukan PBNU.
Tentu keputusan juga akan mengambil pendapat dari publik. Apakah rakyat menginginkan pemilihan langsung atau tidak.
“Tentu fraksi PKB akan menerima itu sebagai masukan, nasihat, sekaligus kami akan berpikir apakah nanti ide atau arahan dari PBNU akan diterima dari semua fraksi yang ada. Kalau semua fraksi yang ada menerima, berarti PKB berhasil meyakinkan apa yang menjadi rekomendasi PBNU,” ucap Jazilul.
