Bisnis.com, JAKARTA - Hong Kong akan menggelar Pemilu lokal perdana setelah dirundung aksi protes sejak Juni 2019 pada Minggu (24/11/2019).
Pemilu ini memilih anggota Dewan Distrik. Meski posisi anggota Dewan Distrik memiliki kekuasaan yang terbatas, tapi mereka turut membantu menunjuk 117 dari 1.200 pemilih yang bertugas memilih Kepala Eksekutif Hong Kong.
Dengan demikian, seperti dilansir Bloomberg, Sabtu (23/11), pemilihan anggota Dewan Distrik kali ini bisa membantu kelompok pro demokrasi untuk mendapatkan pilihan yang lebih luas dalam menentukan kandidat Kepala Eksekutif Hong Kong. Meski, memang nantinya kandidat yang terpilih harus mendapat persetujuan dari Beijing.
Pemerintah Hong Kong sebelumnya telah memberikan peringatan bahwa Pemilu bisa ditunda menyusul serangan terhadap sejumlah kandidat Dewan Distrik dan lumpuhnya sebagian wilayah kota, beberapa hari lalu.
Polisi akan menempatkan setidaknya dua polisi anti huru hara di tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Adapun hasil Pemilu diperkirakan sudah dapat diketahui pada Senin (26/11) dini hari.
Walaupun sebagian besar warga Hong Kong mendukung tujuan para pengunjuk rasa yang menginginkan penyelidikan independen atas kekerasan oleh polisi dan Pemilu yang lebih independen, tapi mereka juga sudah mulai muak dengan strategi para pemrotes yang mencakup pengrusakan jaringan transportasi dan penggunaan batu-batu serta senjata lain yang dinilai primitif.
"Pemilu ini menjadi semacam referendum atas pemerintah dan hal-hal lain yang terjadi selama 5 bulan terakhir," ujar Chi-Jia Tschang, Senior Director BowerGroup Asia di Hong Kong.
Dia menambahkan warga Hong Kong masih menginginkan kesempatan untuk bekerja di dalam sistem untuk memungkinkan suara mereka didengar, sehingga Pemilu kali ini menjadi perhatian besar. Adapun BowerGroup memberikan konsultasi dan saran kepada korporasi terkait risiko bisnis dan politik di kawasan Asia.
Berdasarkan survei yang digelar Hong Kong Public Opinion Research Institute, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah merosot dari 80 persen pada tahun lalu, menjadi hanya 40 persen.
Baca Juga
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
