Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Korea Utara : AS Harus Tanggung Jawab Jika Perundingan Gagal

Korea Utara menyatakan Amerika Serikat harus  bertanggungjawab jika kesempatan untuk diplomasi atas masalah semenanjung Korea gagal.
Pemimpin Korea Utara Kim Jong-Un memberi panduan program senjata nuklir dalam foto tak bertanggal yang  dirilis Kantor Berita Pusat Korea Utara Korea Utara./Reuters
Pemimpin Korea Utara Kim Jong-Un memberi panduan program senjata nuklir dalam foto tak bertanggal yang dirilis Kantor Berita Pusat Korea Utara Korea Utara./Reuters

Bisnis.com, JAKARTA – Korea Utara menyatakan Amerika Serikat harus  bertanggungjawab jika kesempatan untuk diplomasi atas masalah semenanjung Korea gagal.

Hal itu disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Korea Utara Choe Son Hui, pembantu dekat pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dan salah satu negosiator nuklir utama Korea Utara.

Komentar Choe ini adalah upaya terbaru Pyongyang untuk menekan Washington untuk mengubah sikap di tengah negosiasi nuklir yang macet.

“Amerika Serikat harus mengambil tanggungjawab penuh kalau kesempatan untuk diplomasi di Semenanjung Korea ini sampai menghilang karena AS tidak mengambil tindakan yang sesuai,” kata Choe kepada wartawan.

Hal itu disampaikan Choe di Moskow usai bertemu pejabat Rusia, menurut laporan Kantor Berita Korsel Yonhap seperti dilansir Reuters, Jumat (22/11/2019).

Akan tetapi, Choe tidak memerinci lebih lanjut langkah-langkah AS yang dia maksudkan.

Pada kesempatan berbeda beberapa hari sebelumnya, Choe mengatakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) antara pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dan Presiden AS Donald Trump akan semakin mustahil terjadi sampai “kebijakan bermusuhan” yang ditunjukkan AS kepada Pyonyang dihapus.  

Meski tak memerinci sikap bermusuhan dimaksud, Choe mengatakan AS tak bisa mempertahankan sikapnya yang memandang Korea Utara sebagai musuh jika ingin perundingan denuklirisasi kembali dilaksanakan.

Korea Utara juga menyerukan diakhirinya latihan militer bersama antara AS dan Korsel, serta pencabutan sanksi internasional yang dikenakan untuk uji coba rudal nuklir dan balistik, yang dihentikan pada akhir 2017.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Ropesta Sitorus
Editor : Saeno
Sumber : Reuters
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper