Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Krisis Venezuela : Meksiko, Uruguay dan Komunitas Karibia Tolak Penggunaan Kekerasan

Meksiko, Uruguay serta perwakilan Komunitas Karibia pada Senin (18/11) menyatakan menolak penggunaan kekuatan dan pelanggaran HAM di Venezuela.
Ilustrasi-Presiden Majelis Nasional Venezuela Juan Guaido mendeklarasikan diri sebagai presiden sementara Venezuela, melawan Presiden Nicolas Maduro. Deklarasi dilakukan berbarengan dengan peringatan 61 tahun berakhirnya kediktatoran Marcos Perez Jimenez di Caracas, Venezuela, Rabu (23/1/2019)./Reuters-Carlos Garcia Rawlins
Ilustrasi-Presiden Majelis Nasional Venezuela Juan Guaido mendeklarasikan diri sebagai presiden sementara Venezuela, melawan Presiden Nicolas Maduro. Deklarasi dilakukan berbarengan dengan peringatan 61 tahun berakhirnya kediktatoran Marcos Perez Jimenez di Caracas, Venezuela, Rabu (23/1/2019)./Reuters-Carlos Garcia Rawlins

Bisnis.com, MEXICO CITY - Krisis yang berlangsung di Venezuela membuat khawatir sejumlah negara dan komunitas di kawasan terdekat.

Meksiko, Uruguay serta perwakilan Komunitas Karibia pada Senin (18/11) menyatakan menolak penggunaan kekuatan dan pelanggaran HAM di Venezuela.

Negara-negara itu mendesak solusi damai dan demokratis ditempuh untuk menyelesaikan krisis di negara Amerika Selatan yang dirundung masalah tersebut.

Pernyataan itu dibuat setelah oposisi Venezuela menggelar aksi mogok massal terhadap Nicolas Maduro pada Sabtu pekan lalu dan menyerukan gelombang baru aksi protes untuk membangkitkan kembali upaya menggulingkan Partai Sosialis berkuasa.

"Kami menyeru semua pihak terkait untuk menempuh jalur dialog yang inklusif, kredibel dan global untuk tujuan tersebut," demikian pernyataan negara-negara dan komunitas tersebut.

"Kami menegaskan kembali keprihatinan kami soal situasi kemanusiaan di Venezuela," ujar pernyataan tersebut.

Sejauh ini, Maduro sudah dikucilkan sejumlah negara yang memiliki kedekatan dengan Amerika Serikat.

Setelah diputuskan El Salvador, Presiden Venezuela Nicolas Maduro ditinggalkan Presiden terpilih Guatemala Alejandro Giammattei.

Presiden Alejandro Giammattei mengatakan pada Senin bahwa dirinya akan memutuskan hubungan diplomatik dengan pemerintahan Presiden Venezuela Nicolas Maduro.

Hal itu akan dilakukan seusai resmi dilantik pada 14 Januari 2020.

Giammattei, yang meraih kemenangan dalam pemilu putaran kedua Guatemala pada Agustus, mengatakan kepada awak media bahwa pemerintahannya mendatang justru akan mengakui pemimpin oposisi Juan Guaido sebagai pemimpin Venezuela.

"Saya pikir itu hal yang benar untuk dilakukan. Ada (pemerintahan) Amerika Selatan lainnya yang bakal melakukan hal serupa," katanya, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. 

Sebelumnya, Pemerintah El Salvador memerintahkan para diplomat Venezuela untuk meninggalkan negara Amerika Tengah itu dalam waktu 48 jam. Alasan pengusiran karena El Salvador menganggap Presiden Venezuela Nicolas Maduro tidak sah.

Dalam sebuah pernyataan, Pemerintah El Salvador mengatakan Presiden Nayib Bukele mengakui pemimpin oposisi Juan Guaido sebagai presiden sementara Venezuela sampai pemilihan bebas diadakan di negara Amerika Selatan tersebut.

El Salvador akan menerima korps diplomatik Venezuela baru yang ditunjuk Guaido, menurut pemerintah.

"Dalam waktu dekat, El Salvador menunggu penerimaan surat kepercayaan untuk perwakilan diplomatik baru Venezuela," demikian pernyataan itu.

Beberapa negara telah mengakui Guaido sebagai pemimpin Venzuela dengan alasan ketidakberesan dalam proses pemilihan ulang Maduro.

Pemimpin oposisi mengendalikan beberapa kedutaan besar Venezuela, termasuk di Amerika Serikat dan Kosta Rika, tetapi belum mampu mengusir Maduro dari kursi kepresidenan.

Duta Besar AS untuk El Salvador Ronald Johnson memuji keputusan itu.

"Kami memuji pemerintah Nayib Bukele karena memastikan bahwa El Salvador berada di sisi yang benar sejarah dengan mengakui Guaido sebagai presiden sementara Venezuela," ujarnya dalam dalam bahasa Spanyol tak lama setelah El Salvador membuat pengumuman tersebut seperti dikutip Reuters, Miggu (3/11/2019).

Tindakan El Salvador dilakukan kurang dari seminggu setelah pemerintah AS memperpanjang perlindungan sementara untuk warga El Salvador yang tinggal di Amerika Serikat selama satu tahun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Newswire
Editor : Saeno
Sumber : Antara

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper