Bisnis.com, JAKARTA – Partai Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (AS) pada hari Senin (18/11/2019) merilis Rancangan Undang-Undang (RUU) yang telah dinegosiasikan dengan Partai Republik untuk mencegah penutupan pemerintah federal pada hari Jumat.
Langkah tersebut akan memperpanjang pendanaan hingga 20 Desember dan membuat Bank Ekspor-Impor tetap terbuka hingga tanggal tersebut.
RUU tersebut juga memungkinkan Biro Sensus untuk menghabiskan uang lebih banyak guna mempersiapkan sensus penduduk tahun 2020, dan mencegah pemangkasan pendanaan jalan raya tahun depan, menaikkan gaji personil militer sebesar 3,1 persen..
“DPR berencana untuk melakukan voting untuk mengesahkan RUU pada Selasa,” unggap anggota DPR partai Demokrat Steny Hoyer di Twitter.
Pemimpin Mayoritas Senat, Mitch McConnell mengatakan majelis yang dikontrol Partai Republik juga akan memberikan suara pekan minggu ini. Pendanaan Federal saat ini akan habis pada akhir hari Kamis.
“Gedung Putih telah mengindikasikan bahwa Presiden Donald Trump siap menandatangani langkah tersebut,” kata McConnell, seperti dikutip Bloomberg.
Baca Juga
Unsur-unsur UU Pengawasan Intelijen Asing (FISA) yang berakhir pada 15 Desember akan diperpanjang hingga 15 Maret 2020. Ketentuan tersebut memungkinkan perluasan kewenangan untuk menyadap para tersangka terorisme dan untuk memeriksa catatan bisnis terkait dengan penyelidikan terorisme.
Senator Republik Rand Paul dari Kentucky, yang menentang perpanjangan FISA dan seorang diri memicu shutdown di masa lalu, mengatakan bahwa dia tidak berharap untuk menolak pengesahan RUU minggu ini, meskipun dia belum membuat keputusan akhir.
RUU itu akan memperluas pendanaan untuk pusat kesehatan masyarakat hingga lebih dari 20 Desember dan meningkatkan pendanaan untuk memerangi Ebola di Afrika.
Langkah pengeluaran jangka pendek diperlukan karena Kongres telah gagal menyepakati salah satu dari 12 RUU pengeluaran tahunan yang diperlukan untuk mendanai lembaga pemerintah untuk tahun fiskal yang dimulai 1 Oktober.
