Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia Corruption Watch menyebutkan pilkada berbiaya mahal bukan hanya disebabkan politik uang terhadap pemilih saja. Persoalan lain bahkan yang utama adalah praktik jual beli pencalonan atau mahar politik.
Terkait pilkada, Indonesia Corruption Watch (ICW) lebih menyarankan Kementerian Dalam Negeri untuk mereformasi partai politik daripada mengubah format pemilihan kepala daerah terlebih dahulu.
"Pembenahan partai menjadi prasyarat utama sebelum mengubah model Pilkada," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana di Jakarta, Selasa (19/11/2019).
Tanpa pembenahan partai, menurut Kurnia, tidak akan pernah menyelesaikan persoalan politik yang berbiaya mahal tersebut.
Menurut Kurnia praktik jual beli pencalonan atau mahar politik menjadi salah satu masalah utama.
Sebenarnya, inisiatif pembenahan partai secara kolektif, kata dia, sudah sering didorong oleh KPK dan masyarakat sipil.
"Namun sejauh ini, belum ada respons konkret dari pemerintah untuk menindaklanjuti berbagai konsep pembenahan partai agar menjadi demokratis, modern dan akuntabel," kata Kurnia.
Sementara, mengenai evaluasi Pilkada yang disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memang merupakan langkah penting untuk memetakan persoalan penyelenggaraan demokrasi lokal agar menjadi lebih berkualitas dari sisi penyelenggara, peserta hingga pemilih.
"Namun wacana pemilihan kepala daerah menjadi tidak langsung merupakan kesimpulan prematur," ujar Kurnia.
