Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Wakil Ketua KPK: Ada Perkembangan Bagus untuk Kasus R.J Lino

Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif mengatakan bahwa perkembangan tersebut terkait dengan penghitungan kerugian keuangan negara dari kasus itu.
Ilham Budhiman
Ilham Budhiman - Bisnis.com 27 Oktober 2019  |  09:06 WIB
Mantan Direktur Utama PT Pelindo II, RJ Lino bersaksi dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (22/3/2017). - Antara/Rivan Awal Lingga
Mantan Direktur Utama PT Pelindo II, RJ Lino bersaksi dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (22/3/2017). - Antara/Rivan Awal Lingga

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa ada perkembangan yang bagus dalam penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan tiga unit QCC di PT Pelindo II dengan tersangka mantan Dirut Richard Joost Lino.

Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif mengatakan bahwa perkembangan tersebut terkait dengan penghitungan kerugian keuangan negara dari kasus itu.

"Ada perkembangan yang bagus, misalnya, untuk perkaranya Pak Lino, sekarang BPK [Badan Pemeriksa Keuangan] sudah mau menghitung," kata Laode dalam media gathering KPK di Sukabumi, Sabtu (26/10/2019). 

Lembaga antirasuah memang terbentur soal perhitungan kerugian keuangan negara dalam penyidikan kasus R.J Lino yang sudah berjalan empat tahun ini. 

BPK juga sebetulnya telah mulai proses perhitungan sejak lama. Hanya saja, prosesnya baru menemui titik terang.

"Baru akhir-akhir ini saja itu mulai lancar [prosesnya] dan semoga itu lebih cepat," kata Laode. 

Selain dari BPK, KPK juga menggandeng asesor independen yang ahli dari Indonesia dalam memetakan data harga QCC pembanding dari China. 

Belakangan, KPK terkendala soal perhitungan kerugian keuangan negara lantaran Mutual Legal Assistance (MLA) pada otoritas China tak kunjung ditanggapi. 

MLA juga diperlukan untuk mendapat data harga unit QCC karena produsennya berasal dari perusahaan asal China, Wuxi Huangdong Heavy Machinery (HDHM).

"Kami pakai asesor independen begitu yang ahli di Indonesia, jadi walaupun tanpa harga pembanding dari China, itu bisa kita hitung dan BPK sudah menghitung jadi mudah-mudahan itu bisa lebih lancar ke depan," ujar Laode.

Hanya saja, Laode tak menyebut kapan hasil perthitungan kerugian keuangan negara tersebut akan diperoleh KPK untuk kemudian akan dilanjutkan ke tahap dua penunttutan.

Laode juga menampik anggapan bahwa pengusutan kasus ini sengaja dipercepat seiring akan berakhirnya masa jabatan KPK Jilid IV pimpinan Agus Rahardjo pada 21 Desember 2019 mendatang.

Adapun RJ Lino dalam kasusnya disangka KPK telah melawan hukum dan menyalahgunakan wewenangnya sebagai Dirut PT Pelindo II ketika itu untuk memperkaya diri sendiri, orang lain dan atau korporasi.

Hal itu dengan memerintahkan penunjukan langsung terhadap perusahaan asal China, Wuxi Huangdong Heavy Machinery, sebagai pelaksana proyek pengadaan tiga unit QCC di PT Pelindo II. 

Sejauh ini, KPK belum melakukan penahanan terhadap R.J Lino yang telah menyandang status tersangka sejak 2015.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

KPK rj lino
Editor : Miftahul Ulum

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

To top