Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo telah mengumumkan susunan kabinet yang akan menjadi pembantunya selama lima tahun ke depan. Dari semua partai pengusung, hanya Gerindra yang ditarik menjadi koalisi.
Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengatakan bahwa dengan begitu partainya menjadi oposisi bersama Partai Amanat Nasional (PAN) dan Demokrat. Ini sesuai prediksinya PKS tidak akan sendirian.
“Jadi pada hakikatnya menurut kami memang demokrasi itu ada yang di dalam kabinet di luar kabinet. Semuanya yang penting adalah jangan ada dikotomi seolah di dalam kabinet membangun di luar kabinet tidak membangun,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (23/10/2019).
Hidayat menjelaskan bahwa baik koalisi maupun oposisi bertugas membangun negara melalui fungsi dan wewenang yang dimiliki.
Oposisi sudah dipilih PKS sejak Jokowi sah menjadi pemenang pemilihan presiden (pilpres) sebagai bentuk menyelamatkan demokrasi. Penyeimbang sangat dibutuhkan dalam mengawasi kinerja pemerintahan.
“Kalau misalnya PKS masuk dalam kabinet kemudian umat kecewa, mereka akan tak percaya lagi demokrasi. Kalau umat tak percaya lagi demokrasi, pilihannya apa? akan terjadi anarki dan itu pasti tidak kita inginkan,” jelasnya.
Berdasarkan pertimbangan itu pula yang menjadi salah satu alasan PKS jadi oposisi. Dengan ada partainya bersama PAN dan Demokrat, Hidayat berharap eksekutif dan legislatif bisa bekerja dengan maksimal.
Di sisi lain PKS menghargai keputusan Gerindra menjadi koalisi dan Prabowo yang merupakan calon presiden penantang Jokowi pada pilpres jadi Menteri Pertahanan.
“Kami menghormati keputusan Prabowo yang akhirnya bergabung dan akhirnya PKS berada di luar kabinet. Baik di dalam atau di luar kita bangun Idonesia,” ucap Hidayat.
