Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ini Alasan Pemerintah Gencar Serukan Pencegahan Stunting

Studi Bank Dunia jika stunting tidak diatasi maka negara akan menanggung kerugian mencapai 2-3 persen dari Produk Domestik Bruto
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (kanan) / Bisnis-Triawanda Tirta Aditya
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (kanan) / Bisnis-Triawanda Tirta Aditya

Bisnis.com, JAKARTA -- Indonesia gencar melakukan upaya memerangi stunting atau tumbuh kerdil karena merupakan pertanda masyarakat kurang gizi.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menuturkan pencegahan stunting telah menjadi program nasional. Terdapat 23 kementerian dan lembaga yang menyiapkan anggaran untuk terlibat dalam percepatan cegah stunting.

"Dampak dari stunting sangat besar karena menyangkut pembangunan, harga diri, dan martabat bangsa," kata Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (14/10/2019).

Menurutnya, dengan adanya ketelibatan sejumlah kementerian dan lembaga ini maka seharusnya pencegahan tumbuh kerdil dapat berjalan dengan baik. Diharapkan angka kemungkinan anak tumbuh kerdil turun hingga berkisar 20 persen dalam beberapa tahun ke depan dari capain akhir tahun lalu 30 persen.

"Karena stunting atau kerdil pada anak akibat kekurangan gizi kronis masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Indonesia. Ada 23 Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam percepatan cegah stunting ini. Saya berharap semuanya bekerja keras untuk menuntaskan apa yang telah menjadi target bersama yakni angka prevalensi turun dibawah 20 persen," katanya.

Jusuf Kalla yang juga Ketua Palang Merah Indonesia itu menambahkan secara ekonomi berdasarkan studi Bank Dunia jika stunting tidak diatasi maka negara akan menanggung kerugian mencapai 2-3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, PDB Indonesia pada 2018 mencapai Rp.14.837,4 triliun. Dengan kata lain potensi kerugian akibat tumbuh kerdil mencapai Rp29 triliun hingga Rp44 triliun lebih.

"Bisa dibayangkan dahsyatnya dampak stunting bagi Indonesia. Kerugian tersebut mencakup biaya untuk mengatasi stunting dan hilangnya potensi pendapatan akibat rendahnya produktivitas anak yang tumbuh dengan kondisi stunting," imbuhnya.

Saat ini pemerintah telah menetapkan sebanyak 160 kabupaten dan kota prioritas penanganan stunting. Wilayah ini ditetapkan berdasarkan tingginya angka prevalensi stunting di daerah tersebut.

"Anggaran ada, SDM ada, tinggal bagaimana seluruh kementerian lembaga mengkovergensikan program-program yang digelontorkan hingga tingkat desa. Saya pribadi optimistis jika seluruh program yang direncanakan berjalan lancar, angka stunting Indonesia akan banyak terkoreksi," ujarnya. 


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper