Bisnis.com, JAKARTA--- Pemerintah akan segera memberikan bantuan bagi korban gempa Palu, Sulawesi Tengah, yang rumahnya rusak akibat gempa bumi pada 2018.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo menyatakan pemerintah telah menandatangani perjanjian bantuan hibah daerah senilai Rp1,9 triliun dari Kementerian Keuangan kepada Bupati Sigi, Bupati Donggala, dan Parigi Moutong dan Wali Kota Palu dari Sulawesi Tengah.
"Dana ini diharapkan dalam waktu tujuh hari kerja sudah masuk ke rekening kas daerah dan selanjutnya akan ditransfer ke rekening perorangan kepada masyarakat terdampak, baik yang rumahnya rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan masing-masing Rp50 juta, Rp25 juta, dan Rp10 juta," kata Doni usai menemui Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (8/10/2019).
Doni menyatakan jumlah rumah rusak yang akan mendapatkan bantuan hibah daerah sebanyak 15.448 rumah rusak berat, 27.706 rumah rusak sedang, dan 42.609 rumah rusak ringan. Doni juga mengatakan terdapat bantuan dari luar negeri untuk pembangunan 4.522 unit rumah di lokasi yang sama (in situ).
Dari anggaran Rp1,9 triliun itu BNPB menyalurkan bantuan Rp820,65 miliar untuk Kota Palu, Rp568,66 miliar untuk Kabupaten Sigi, Rp516,78 miliar untuk Kabupaten Donggala, dan Rp66,36 miliar untuk Kabupaten Parigi Moutong.
Setelah penandatanganan perjanjian hibah daerah, penerima hibah yaitu pemerintah daerah harus melengkapi berkas-bekas administrasi dan mematuhi semua persyaratan yang diperlukan agar proses penyaluran dapat terlaksana dan tercapai 100 persen.
Mekanisme pengelolaan hibah ini menggunakan mekanisme APBD dan pemanfaatannya selama 12 bulan terhitung sejak dana diterima di rekening kas umum.
Di samping itu pemerintah memiliki program relokasi rumah. Jumlah rumah yang akan direlokasi sebanyak 11.643 unit. Relokasi dikerjakan berbagai pihak, pemerintah dan swasta.
Doni mengatakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan mengerjakan 8.788 unit, AHA Centre 75 unit, Mayapada Foundation 100 unit dan Buddha Tzu Chi 2.500 unit.
"Khusus relokasi masih ada persoalan, namun atas perintah Wakil Presiden Jusuf Kalla segera dituntaskan terkait masalah lahan, kekurangan lahan 15 hektare. Arahan wapres, supaya polanya mengikuti pola (penanganan pascagempa) NTB (Nusa Tenggara Barat), libatkan unsur TNI Polri," kata Doni.
