Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo membatasi tugas pelaksana (plt) Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Menteri Hukum dan HAM hingga masa pemerintahannya yang berakhir pada 19 Oktober 2019.
Jokowi telah menunjuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution sebagai plt Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang sebelumnya dijabat oleh Puan Maharani. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo ditunjuk sebagai plt Menkumham guna menggantikan Yasona Laoly.
Sebelumnya, Jokowi juga menunjuk Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri untuk menjadi plt Menteri Pemuda dan Olahraga yang sebelumnya dijabat oleh Iman Nahrawi.
“Sejak sebulan ini, Pak Presiden sudah meminta kepada para menteri [termasuk plt] untuk tidak mengambil langkah-langkah strategis yang berdampak dalam jangka panjang,” kata Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung di kantornya, Rabu (2/10/2019).
Selain tidak bisa memutuskan kebijakan yang bersifat strategis tanpa seizin Presiden, Pram menyebut para plt juga dilarang melakukan rotasi atau pergantian pejabat pada eselon 1,2, dan 3.
Dia pun mengungkapkan keputusan Presiden untuk menetapkan plt, bukannya melantik menteri baru, dikarenakan masa kerja kabinet Jokowi-Jusuf Kalla memang tinggal hitungan hari hingga pelantikan kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf Amin pada 20 Oktober mendatang.
“Dan karena juga besok sudah sidkab [sudang kabinet] paripurna terakhir untuk kabinet ini, maka tentunya load pekerjaan untuk koordinasi sudah berkurang dan penunjukkan dilakukan untuk gantikan Mbak Puan adalah Pak Darmin,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
