DPR AS Akan Lakukan Penyelidikan Untuk Proses Pemakzulan Trump

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Pewakilan Rayat AS akan melakukan penyelidikan untuk proses pemakzulan secara resmi terhadap Presiden Donald Trump atas tuduhan meminta bantuan asing untuk menyingkirkan pesaing politiknya menjelang pemilu presiden mendatang.

Langkah tesebut akan membuat bentrokan dramatis antara Kongres dan pihak Gedung Putih saat akan memasuki masa kampaye presiden 2020.

Ketua DPR Nancy Pelosi mengumumkan rencana penyelidikan itu kemarin setelah pertemuan tertutup dengan anggota parlemen Partai Demokrat. Dia mengatakan tindakan Trump tampaknya telah merusak keamanan nasional dan melanggar Konstitusi AS.

“Presiden harus bertanggung jawab. Tidak ada yang lebih kuat di atas hukum,” ujar kata Pelosi yang selama berbulan-bulan enggan menerima upaya pemakzulan seperti dikutip Reuters, Rabu (25/9/2019).

Trump membalas dengan cepat di Twitter dengan menyebut penyelidikan itu sebagai “perburuan tukang sihir."

Perubahan sikap Pelosi itu menyusul laporan bahwa Trump telah menekan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy dalam hubungan telepon pada 25 Juli lalu untuk menyelidiki calon presiden dari Partai Demokrat, Joe Biden bersama putranya.

Trump berjanji pada hari Selasa untuk merilis transkrip panggilan teleponnya. Dia juga mengonfirmasi bahwa dia telah menahan hampir US$400 juta bantuan AS untuk Ukraina, tetapi membantah bahwa dia melakukannya agar Zelenskiy memulai penyelidikan yang akan merusak citra Biden.

Pelosi mengatakan enam komite kongres yang saat ini sedang menyelidiki Trump, akan melanjutkan penyelidikan mereka sebagai bagian dari penyelidikan resmi.

Sementara itu, Biden meminta Trump untuk sepenuhnya mematuhi investigasi Kongres yang bisa mengarah pada pemakzulan.

“Jika dia terus menghalangi Kongres dan melanggar hukum maka Donald Trump tidak punya pilihan selain memulai proses pemakzulan di Kongres,” kata Biden kepada wartawan di Wilmington, Negara Bagian Delaware.