1. Jokowi Bakal Kaji Pemekaran 2-3 Wilayah Papua
Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah bakal mengkaji pemekaran 2-3 wilayah di Pulau Papua.
Pernyataan itu disampaikan oleh Jokowi dalam pertemuan dengan 61 perwakilan masyarakat Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/9/2019).
Baca selengkapnya di sini.
2. Airlangga Bantah Bertemu Megawati untuk Golkar Revisi UU KPK
Dewan Perwakilan Rakyat sepakat menjadikan revisi Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai inisiatif mereka. Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan disebut paling ngotot menggolkan revisi UU KPK tersebut.
Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto membantah kabar tersebut. Dia mengatakan bahwa tidak ada pertemuan juga dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.
Baca selengkapnya di sini.
3. Orang Tak Dikenal Lempar 4 Karung Berisi Ular ke Asrama Mahasiswa Papua
Beberapa orang tak dikenal mengendarai dua sepeda motor melemparkan empat karung berisi ular ke halaman asrama mahasiswa Papua, Jalan Kalasan 10, Surabaya, Senin (9/9/2019) subuh. Salah satu karung berisi ular jenis piton seberat 15-20 kilogram.
Menurut juru bicara mahasiswa Papua di asrama tersebut, Alince Takege, saat kejadian sebagian besar penghuni asrama masih terlelap. Baca selengkapnya di sini.
4. Kasus Mafia Migas: KPK Tetapkan Mantan Petinggi Petral sebagai Tersangka
Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Managing Director Pertamina Energy Service Pte. Ltd 2009-2013 Bambang Irianto sebagai tersangka.
Bambang yang juga mantan Direktur Utama Pertamina Energy Trading Limited (Petral) itu terjerat kasus dugaan suap terkait dengan perdagangan minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Energy Service Pte. Ltd.
Baca selengkapnya di sini.
5. PB Djarum Stop Audisi Badminton, Fahri Minta KPAI Urus Saja Anak Terlantar
PB Djarum akan menghentikan audisi pencarian bakat untuk atlet badminton mulai 2020. Alasannya, mereka dituduh Komisi Perlindungan Anak Indonesia telah melakukan eksploitasi.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah mengatakan bahwa tidak perlu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meributkan hal seperti ini.
Baca selengkapnya di sini.
