Bisnis.com, JAKARTA-- Amerika Serikat (AS), Inggris, dan Prancis diduga terlibat dalam kejahatan perang di Yaman.
Penyelidik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengungkapkan ketiga negara tersebut telah mempersenjatai dan memberikan dukungan intelijen serta logistik kepada koalisi pimpinan Arab Saudi yang melawan kelompok Houthi di Yaman. Koalisi pimpinan Saudi tersebut diduga membuat warga sipil kelaparan sebagai taktik perang.
Dalam laporannya, penyelidik PBB merekomendasikan semua negara memberlakukan larangan transfer senjata kepada pihak yang bertikai. Hal ini untuk mencegah pihak yang bertikai menggunakan senjata tersebut untuk melakukan pelanggaran serius.
"Itu jelas bahwa pasokan senjata yang terus-menerus kepada pihak-pihak yang terlibat dalam konflik sedang melanggengkan konflik dan memperpanjang penderitaan rakyat Yememi," ujar Melissa Parke, seorang ahli di panel independen PBB, dikutip dari Reuters, Rabu (4/9/2019).
"Itulah sebabnya kami mendesak negara-negara anggota untuk tidak lagi memasok senjata ke pihak-pihak yang terlibat konflik," katanya.
Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, partai-partai utama dalam koalisi yang berperang melawan gerakan Houthi, adalah dua pembeli terbesar senjata AS, Inggris, dan Prancis.
Baca Juga
Adapun para ahli PBB telah menyusun daftar rahasia para tersangka penjahat perang. Para penyelidik menemukan potensi kejahatan di kedua sisi, sambil menyoroti peran yang dimainkan negara-negara Barat sebagai pendukung negara-negara Arab dan Iran dalam mendukung Houthi.
Ketua panel independen PBB Kamel Jendoubi menolak untuk mengungkapkan rincian daftar tersangka.
"Yang pasti adalah bahwa kami telah mengumpulkan cukup fakta dan kesaksian yang cukup yang memungkinkan untuk membawa orang-orang itu ke pengadilan pada tahap selanjutnya," katanya.
Laporan PBB tersebut juga menuduh koalisi anti-Houthi yang dipimpin oleh Arab Saudi dan UEA membunuh warga sipil dalam serangan udara dan sengaja membiarkan warga setempat kelaparan dengan meniadakan pasokan makanan. Sedangkan kelompok Houthi juga dianggap telah melakukan kejahatan dengan menembaki kota-kota dan mengerahkan tentara anak-anak.
Baik kantor komunikasi pemerintah Saudi maupun pejabat UEA tidak segera menanggapi permintaan Reuters untuk memberikan komentar.
Sementara itu, daftar rahasia tersangka kejahatan perang telah dikirimkan kepada Kepala Badan Hak Asasi Manusia PBB Michelle Bachelet.
Apendiksnya memuat lebih dari 160 aktor utama di antara pejabat Saudi, UEA, dan Yaman serta petinggi Houthi.
Konflik Yaman yang berlangsung selama bertahun-tahun telah menewaskan puluhan ribu orang. Pada 2014, Houthi mengusir pemerintah Yaman keluar dari ibukota Yaman, Sanaa. Kemudian koalisi negara-negara Muslim Sunni yang dipimpin Saudi turun tangan tahun berikutnya untuk memulihkan pemerintah yang digulingkan.
