Bisnis.com, JAKARTA - Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) menduga kritikan yang dilontarkan Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) beserta Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Capim KPK selama ini berkaitan dengan dukungan terhadap calon tertentu.
Koordinator MAKI Boyamin Saiman dalam keterangannya memandang WP KPK dan Koalisi Kawal Capim KPK juga khawatir calon dari unsur Polri dan Kejaksaan akan lolos menjadi pimpinan KPK 2019-2023.
Menurut Boyamin, hal tersebut diduga menjadi faktor dan pemicu kritikan WP KPK dan Koalisi terhadap Pansel Seleksi Capim KPK selama ini.
"Jadi masih banyak yang didukung WP KPK, hanya memang harus diakui WP sangat tidak nyaman dengan capim yang berasal dari Kepolisian," kata Boyamin, Kamis (29/8/2019).
Adapun dari 20 nama yang lolos hingga tahap tes profile assessmen hanya dua calon dari internal KPK yang berhasil lolos yakni, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan Direktur Jaringan dan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi KPK, Sujanarko.
Namun, menurut Boyamin, WP KPK dan Koalisi disebut menjagokan Sujanarko dan akademisi yang juga pendiri Malang Corruption Watch Luthfi Jayadi Kurniawan.
Baca Juga
Tak hanya itu, Boyamin menilai kritikan juga datang dari KPK yang tak lepas karena adanya perpecahan di internal KPK yang diistilahkan dengan kelompok 'Polisi Taliban dan Polisi India'. Adapun hingga kini menurutnya friksi tersebut masih terjadi dalam tensi yang sama dengan sebelumnya.
"Pasti sangat berkorelasi dengan seleksi. Karena WP KPK sangat khawatir capim yang dihasilkan akan makin memperburuk keadaan," kata Boyamin.
Terlebih, sejauh ini hanya ada dua calon dari KPK yang lolos di 20 besar, sehingga patut diduga WP KPK dan koalisi khawatir dengan keadaan tersebut.
"Kalau sekarang istilahnya khawatir calon tersisa akan tidak masuk 10 besar," ujarnya.
Kendati demikian, Boyamin mengaku di luar internal KPK ada sejumlah nama yang juga menjadi jagoan WP KPK dan Koalisi seperti Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Supardi dan Hakim Pengadilan Tinggi Bali Nawawi Pomolango.
"Supardi meskipun Jaksa tetap dapat dukungan WP karena pernah bertugas di KPK yang dinilai cukup baik dan kredibel," ujar Boyamin.
Sebelumnya, sejumlah nama dari internal KPK dinyatakan gugur yakni Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, Penasihat KPK Mohammad Tsani Annafari, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, dan Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif.
Selain itu, Kepala Biro SDM Chandra Sulistio Reksoprodjo, Tim Stranas Pencegahan Korupsi KPK Dedi Haryadi dan Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pelayanan Masyarakat KPK, Giri Suprapdiono.
Sebelumnya, sebanyak 20 Capim KPK melenggang ke tahap selanjutnya yaitu berupa tes kesehatan, wawancara dan uji publik yang digelar pada Senin hingga Kamis (26-29/8/2019).
Namun, hasil tersebut tak lepas dari resistensi dari pegiat antikorupsi yang mengatasnamakan Koalisi Kawal Capim KPK dengan alasan Pansel tak memperhatikan terkait LHKPN para calon hingga dugaan kode etik.
Selain itu, pernyataan-pernyataan Pansel juga tak luput dari kritikan Koalisi.
