Tidak Hanya KPK, Pukat UGM Usul Presiden Jokowi Libatkan PPATK Saat Pilih Menteri

Ketelitian dalam menilai rekam jejak berkaca pada fenomena saat ini ketika sejumlah menteri di kabinet sekarang diduga tersandung masalah korupsi.
Ilham Budhiman
Ilham Budhiman - Bisnis.com 19 Agustus 2019  |  15:04 WIB
Tidak Hanya KPK, Pukat UGM Usul Presiden Jokowi Libatkan PPATK Saat Pilih Menteri
Presiden terpilih dan wakil presiden terpilih Joko Widodo (kiri) dan Ma'ruf Amin. - ANTARA/Wahyu Putro A

Kabar24.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo diminta lebih teliti dalam memilih calon menteri dan setingkatnya untuk mengisi kabinet periode 2019—2024.

Ketelitian dalam menilai rekam jejak berkaca pada fenomena saat ini ketika sejumlah menteri di kabinet sekarang diduga tersandung masalah korupsi.

"Apalagi kalau Presiden menginginkan sebagian kabinet diisi oleh tokoh parpol [partai politik]," kata Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM Yuris Rezha Kurniawan, Senin (19/8/2019).

Dia menyarankan agar penilaian rekam jejak calon menteri dapat melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) agar potensi memilih figur yang bermasalah dapat terhindarkan.

Menurut dia, tidak sedikit kasus korupsi yang menyeret nama-nama menteri saat ini berasal dari kalangan Parpol. Dalam catatan Bisnis, setidaknya ada dua menteri yang masuk dalam putusan hakim. 

Keduanya adalah Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (PPP) terkait kasus dugaan suap jual beli jabatan di Kementerian Agama serta Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi (PKB) terkait kasus dana hibah Kemenpora ke KONI.

Mantan Menteri Sosial Idrus Marham (Partai Golkar) bahkan telah divonis bersalah 5 tahun penjara di tingkat banding karena terbukti menerima suap Rp2,25 miliar terkait kasus proyek PLTU Mulut Tambang Riau-1.

"Hal ini harusnya jadi alasan kuat [bagi] Presiden agar lebih teliti dalam menilai rekam jejak dan komitmen orang-orang yang akan diangkat menjadi menteri," ujar Yuris.

Sebelumnya, Presiden Jokowi dalam pernyataannya di sejumlah media masa menegaskan bahwa kabinet periode 2019—2024 telah disusun dan hanya tinggal diumumkan.  

Jokowi mengaku jika komposisi calon menteri terdiri dari 55 persen kalangan profesional dan 45 persen dari parpol. Semua parpol koalisi disebut sudah mengetahuinya.

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengaku hingga saat ini belum menerima permintaan dari pihak Jokowi agar lembaga antirasuah itu membantu menelusuri rekam jejak calon menteri.

"Yang jelas ke unit pencegahan, sih, gak ada [permintaan]," tuturnya kepada Bisnis, Minggu (18/8/2019).

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Jokowi, KPK, kabinet

Editor : Stefanus Arief Setiaji

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top