Bisnis.com, JAKARTA--- Pemerintah mengklaim impor solar turun rata-rata 45% secara bulanan pada 2019 dibandingkan dengan 2018 berkat kebijakan biodiesel atau pencampuran minyak sawit ke bahan bakar minyak (BBM).
Pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam konferensi pers seusai rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (12/8/2019) membahas evaluasi pelaksanaan mandatori biodiesel.
"Tentu saja (impor solar) harus turun karena sekarang sebagian diganti dengan Fame atau CPO (crude palm oil atau minyak sawit)," kata Darmin.
Darmin menyatakan penyaluran Fame (Fatty Acid Methyl Esters) atau CPO yang disiapkan untuk B20 (pencampuran 20% minyak sawit ke BBM) telah mencapai 3,49 juta kilo liter dalam Januari-22 Juli 2019.
Sampai akhir Desember 2019, Darmin memperkirakan penyaluran Fame mencapai 6,19 juta kilo liter. Dengan demikian, realisasi penyaluran Fame dalam periode Januari-22 Juli 2019 telah mencapai lebih dari 50%.
Untuk target bulanan, Darmin mengatakan realisasi mencapai 97,5%. "Realisasi 97,5% itu adalah untuk target bulanan. Setiap bulan realisasi dibandingkan target dan dirata-ratakan Januari-Juli. Dapatnya 97.5%," kata Darmin.
Baca Juga
Darmin mengatakan terdapat tiga pihak yang tidak diharuskan menggunakan biodiesel atau menerapkan kebijakan B20. Mereka antara lain PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), Tentara Nasional Indonesia dan PT Freeport Indonesia.
PLN, menurut Darmin, menggunakan gas aeroderivatif dan batubara. Pembangkit listrik, ujarnya, diberi keleluasaan tidak menggunakan B20. Sementara itu, TNI tidak diharuskan menggunakan biodiesel dengan alasan pemerintah tidak ingin menganggu operasional TNI.
Untuk Freeport diberikan keleluasaan, menurut Darmin, karena biodiesel dapat beku apabila digunakan di pabrik perusahaan tersebut yang terletak di ketinggian Papua. "Jadi itu (kebijakan bebas biodiesel) pun kita akan review akhir tahun ini," kata Darmin.
