Bisnis.com, JAKARTA - Pada 9 Agustus 2018, Sandiaga Uno meninggalkan posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk maju sebagai Calon Wakil Presiden RI bersama Prabowo Subianto.
Dampaknya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan seorang diri dalam mengelola kota. Bagaimana tantangan yang dihadapi Anies?
Bertempat di Istana Wakil Presiden Jakarta, Anies menyebutkan hambatan terbesar tidak memiliki Wakil Gubernur terletak pada manajemen protokoler.
Dampaknya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan seorang diri dalam mengelola kota. Bagaimana tantangan yang dihadapi Anies?
Bertempat di Istana Wakil Presiden Jakarta, Anies menyebutkan hambatan terbesar tidak memiliki Wakil Gubernur terletak pada manajemen protokoler.
Pasalnya banyak rapat yang dilakukan di istana negara ataupun di tingkat kementerian harus dihadiri oleh Gubernur atau wakil gubernur.
"Kegiatan protokoler itu tidak bisa diwakilkan kecuali kepada Wagub," kata Anies, Jumat (9/8/2019).
Sementara itu, terkait kinerja dalam mengelola Jakarta, Anies memastikan tidak ada kendala.
"Kegiatan protokoler itu tidak bisa diwakilkan kecuali kepada Wagub," kata Anies, Jumat (9/8/2019).
Sementara itu, terkait kinerja dalam mengelola Jakarta, Anies memastikan tidak ada kendala.
Ada atau tidak ada Wakil Gubernur, Jakarta telah memiliki manajemen yang memastikan pengelolaan kota berjalan dengan semaksimal mungkin.
"Badannya [saya] satu, kalau ada beberapa [rapat] bersamaan [tidak bisa dipenuhi semua]," katanya.
Meski begitu, Anies menyebutkan dirinya dalam posisi menunggu keputusan politik dari DPRD. Saat ini partai pengusung telah mengajukan nama ke dewan untuk diproses lebih lanjut.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Mohamad Taufik meminta semua pihak bersabar lantaran molornya waktu Pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta.
Menurutnya, Anies Baswedan seperti tak terlalu memusingkan orang yang akan mengisi jabatan sebagai wakilnya di Balai Kota DKI.
"Ini yang ribut soal Wagub itu media dan wartawan. Pak Anies senyum-senyum aja enggak ada Wagub. Senyum terus ya kan?" kata Taufik, Selasa (23/7/2019).
Dia mengatakan bahwa Anies tak terlalu mempermasalahkan polemik Wagub DKI yang terjadi di DPRD DKI saat ini. Anies, kata Taufik, bahkan cenderung lebih tenang dalam bekerja ketika tak ada yang mendampingi.
"Pak Anies kerja dengan senyum enggak ada wakilnya pak Anies tenang-tenang saja. Temen temen saja yang tiap hari ngojok-ngojok Pak Anies. Sabar saja," jelas dia.
Seperti diketahui, mekanisme pengisian kekosongan jabatan wagub diatur dalam Undang-undang No 10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. UU ini mulai berlaku sejak 1 Juli 2016.
Pasal 176 ayat satu beleid tersebut menyebutkan dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung.
Selanjutnya, pasal 176 ayat dua dalam UU tersebut mengatur bahwa partai politik atau gabungan partai politik mengusulkan dua orang calon wakil gubernur. Aturan tersebut menggantikan UU 8/2015 yang berlaku sebelumnya.
DPRD DKI masih menyelesaikan tata tertib untuk rapat paripurna pemilihan Wagub 22 Juli 2019 mendatang. Agung Yulianto atau Ahmad Syaikhu merupakan dua kader PKS yang diusulkan untuk dipilih oleh anggota dewan untuk menjadi cawagub DKI.
"Badannya [saya] satu, kalau ada beberapa [rapat] bersamaan [tidak bisa dipenuhi semua]," katanya.
Meski begitu, Anies menyebutkan dirinya dalam posisi menunggu keputusan politik dari DPRD. Saat ini partai pengusung telah mengajukan nama ke dewan untuk diproses lebih lanjut.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Mohamad Taufik meminta semua pihak bersabar lantaran molornya waktu Pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta.
Menurutnya, Anies Baswedan seperti tak terlalu memusingkan orang yang akan mengisi jabatan sebagai wakilnya di Balai Kota DKI.
"Ini yang ribut soal Wagub itu media dan wartawan. Pak Anies senyum-senyum aja enggak ada Wagub. Senyum terus ya kan?" kata Taufik, Selasa (23/7/2019).
Dia mengatakan bahwa Anies tak terlalu mempermasalahkan polemik Wagub DKI yang terjadi di DPRD DKI saat ini. Anies, kata Taufik, bahkan cenderung lebih tenang dalam bekerja ketika tak ada yang mendampingi.
"Pak Anies kerja dengan senyum enggak ada wakilnya pak Anies tenang-tenang saja. Temen temen saja yang tiap hari ngojok-ngojok Pak Anies. Sabar saja," jelas dia.
Seperti diketahui, mekanisme pengisian kekosongan jabatan wagub diatur dalam Undang-undang No 10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. UU ini mulai berlaku sejak 1 Juli 2016.
Pasal 176 ayat satu beleid tersebut menyebutkan dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung.
Selanjutnya, pasal 176 ayat dua dalam UU tersebut mengatur bahwa partai politik atau gabungan partai politik mengusulkan dua orang calon wakil gubernur. Aturan tersebut menggantikan UU 8/2015 yang berlaku sebelumnya.
DPRD DKI masih menyelesaikan tata tertib untuk rapat paripurna pemilihan Wagub 22 Juli 2019 mendatang. Agung Yulianto atau Ahmad Syaikhu merupakan dua kader PKS yang diusulkan untuk dipilih oleh anggota dewan untuk menjadi cawagub DKI.
