Bisnis.com, DENPASAR - Megawati Soekarnoputri hampir dipastikan kembali terpilih menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan di Kongres Nasional V partai tersebut.
Prediksi itu muncul setelah Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut, aspirasi 514 pengurus cabang dan 34 pengurus daerah PDIP mengharapkan Megawati kembali menjadi Ketua Umum.
"Aspirasi melalui konfercab di 514 kabupaten/kota dan konferda di 34 provinsi memang mengharapkan agar Ibu Megawati Soekarnoputri berkenan untuk ditetapkan kembali di dalam kongres sebagai ketua umum partai," kata Hasto di Hotel Grand Inna Beach, Rabu (7/8/2019) malam.
Menjawab aspirasi tersebut, Megawati disebut meminta kader PDIP benar-benar menunjukkan kedisiplinan dan keteladanan. Megawati menekankan para kadernya bahwa untuk menjadi partai pelopor kader partai tak hanya harus punya kesadaran ideologi.
Kader juga disebutnya harus punya pemahaman sejarah perjuangan bangsa, dan kedisplinan dalam tindakan dan berbicara.
"Pendeknya, menjadi teladan dalam etika dan moral ini tidak mudah. Tapi inilah yang harus dijawab oleh partai untuk benar-benar mampu hadir sebagai partai yang memberikan keteladanan dan memimpin pergerakan rakyat," katanya.
Instruksi Partai
Salah satu bukti ketegasan DPP PDIP agar kadernya memiliki keteladanan dan kedisiplinan adalah adanya surat perintah berisi instruksi kepada seluruh kader partai. Surat itu memiliki muatan agar kader tidak melakukan dan mencegah penyalahgunaan wewenang serta kekuasaan.
"Surat itu dikeluarkan pada 5 Agustus," ujar Hasto.
Hasto menyebut PDIP tak mau kejadian saat Kongres IV pada 2015 terulang kembali. Saat itu, seorang kader partai dipecat dengan tidak hormat karena kasus korupsi.
"Kami belajar pada kongres 2015 lalu dimana ada kader kami yang dipecat dengan tidak hormat. Pemecatan seketika ketika di dalam kongres ini melakukan perbuatan yang tidak terpuji," katanya.
Dia tak menyebut siapa kader dimaksud. Namun penelusuran menunjukkan bahwa KPK pernah menangkap Adriansyah yang saat itu menjabat legislator dari PDIP. Penangkapan dilakukan saat kongres partai sedang berlangsung, walau Adriansyah saat itu sedang di luar arena kongres.
"Kami menegaskan dana untuk kongres telah terpenuhi dengan gotong royong. Jangan mentatasnamakan kongres untuk keuntungan orang perorang. Kami melakukan pelarangan tersebut," tuturnya.
