Lantik Praja IPDN, Wapres JK Dorong Birokrasi Berorientasi Melayani

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan para lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, IPDN, untuk terus menjaga demokrasi setelah menjadi penyelenggara negara.
Anggara Pernando
Anggara Pernando - Bisnis.com 06 Agustus 2019  |  15:43 WIB
Lantik Praja IPDN, Wapres JK Dorong Birokrasi Berorientasi Melayani
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengalungkan piagam kepada lulusan terbaik saat pelantikan pamong praja muda angkatan XXVI di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Selasa (6/8/2019). Wakil Presiden Jusuf Kalla melantik 744 pamong praja yang nantinya akan disebar ke seluruh pelosok Indonesia untuk mengabdikan dirinya sebagai Aparatur Sipil Negara. - Antara/Raisan Al Farisi

Bisnis.com, BANDUNG -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan para lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, IPDN, untuk terus menjaga demokrasi setelah menjadi penyelenggara negara.

"Anda [ASN] menjadi pemimpin daerah yang harus demokratis dan mendengarkan suara rakyat serta melayani masyarakat secara keseluruhan," kata Jusuf Kalla (JK) dalam pelantikan Pamong Praja Muda Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Jatinangor, Jawa Barat, Selasa (6/8/2019).

JK menyebutkan terdapat sejumlah agenda pokok yang harus dikawal aparatur sipil negara. Agenda itu dimulai dari pemerintah akan tetap menjalankan pembangunan infrastruktur. Untuk itu para birokrat harus berupaya meningkatkan dan menyinergikan mulai dari pemerintahan pusat hingga ke tingkat desa. 

Peran ASN berikutnya adalah mengawal janji politik presiden yang menyebutkan akan berfokus pada pembangunan sumber daya manusia. 

"Yang sangat penting pada masa lima tahun akan datang [adalah] pembangunan sumber daya manusia (SDM) karena hanya dengan pembangunan SDM bangsa ini akan maju dan bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain," kata JK.

Jusuf Kalla menambahkan agenda pokok lain yang membutuhkan dukungan birokrasi adalah perizinan yang cepat dan berorientasi pembangunan.

"Kita ingin meningkatkan selalu ekonomi dan investasi baik di daerah maupun secara nasional. Semua itu membutuhkan suatu birokrasi yang baik dan birokasi yang cepat. Birokrasi yang mendorong pembangunan," kata JK.

Persoalan lain yang membutuhkan birokrasi yang tertib adalah menata penggunaan anggaran pendapatan belanja negara maupun anggaran pendapatan belanja daerah (APBN/APBD). Instrumen belanja pemerintah ini harus diciptakan untuk menjadi penggerak kemajuan bangsa hingga tingkat desa.

"Pamong praja harus mendorong wilayah dan warganya selalu berinovasi menuju kemajuan dan kesejahteraan," kata JK.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
ipdn, Wapres JK

Editor : Saeno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top