Indeks Demokrasi 5 Provinsi di Indonesia Masuk Kategori Bagus

Ada 5 Provinsi yang memiliki nilai Indeks Demokrasi Indoonesia (IDI) 2018 di atas 80 poin atau masuk kategori baik.
Lalu Rahadian
Lalu Rahadian - Bisnis.com 29 Juli 2019  |  14:37 WIB
Indeks Demokrasi 5 Provinsi di Indonesia Masuk Kategori Bagus
Ilustrasi indeks demokrasi - Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA - Ada 5 Provinsi yang memiliki nilai Indeks Demokrasi Indoonesia (IDI) 2018 di atas 80 poin atau masuk kategori baik.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kelima Provinsi yang nilai IDI-nya masuk kategori baik adalah DKI Jakarta, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, dan DI Yogyakarta. Jumlah provinsi yang memiliki nilai IDI baik sepanjang 2018 meningkat dibanding 2017.

DKI Jakarta menjadi Provinsi dengan skor IDI tertinggi sepanjang 2018 yakni 85,08 poin, atau naik dari perolehan 2017 sebesar 84,73. Posisi DKI Jakarta disusul Bali dengan IDI 82,37.

Pada posisi ketiga ada NTT yang memiliki IDI 82,32 poin. Setelahnya, ada Kalimantan Utara dengan skor IDI 81,07 poin dan DIY dengan skor 80,82.

“Provinsi Papua Barat masuk kategori buruk karena skor IDI di bawah 60, padahal di 2017 masuk kategori sedang,” ujar Kepala BPS Kecuk Suhariyanto di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (29/7/2019).

Dalam skala nasional, skor IDI 2018 meningkat 0,28 poin dari 72,11 pada 2017 menjadi 72,39. Skor itu membawa nilai demokrasi Indonesia dalam kategori sedang.

BPS mencatat ada 20 provinsi yang memiliki nilai IDI 2018 lebih tinggi dibanding 2017. Provinsi yang nilai IDI-nya meningkat paling tajam adalah Aceh (naik 9,04 poin), NTT (6,81), dan Sulawesi Tenggara (5,81).

Kemudian, ada 14 provinsi yang memiliki skor IDI 2018 lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Penurunan skor IDI terbanyak dialami Kepulauan Bangka Belitung (6,68 poin), Jambi (5,41 poin), dan Kalimantan Tengah (4,85 poin).

Menurut Deputi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam Mayjen Wawan Kustiawan, IDI digunakan sebagai acuan untuk membuat kebijakan di daerah. Skor ini juga menjadi pegangan Kemenko Polhukam dalam mengatasi masalah-masalah nyata di daerah.

“Kemenko Polhukam mengharapkan ke depan kita menunjukkan praktik demokrasi yang bermartabat, berkeadilan dan menurut UUD 1945,” ujar Wawan.

Kemenko Polhukam juga berjanji akan memprioritaskan pelaksanaan perbaikan dan pembangunan di Papua untuk meningkatkan skor IDI di sana.

Pendapat senada disampaikan Sekretaris Jenderal Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Didi Sudiana. Dia mengakui nilai IDI sepanjang 2009-2019 mengalami fluktuasi namun ada peningkatan cukup bagus pada aspek Lembaga Demokrasi pada 2018.

“Kami sepakat IDI ini kami fasilitasi ke tingkat daerah. Penguatan harus dilakukan bersama dalam rangka mengawal proses demokrasi kita ke depan supaya lebih bagus,” tutur Didi.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
bps, demokrasi

Editor : Rustam Agus

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top