PM Inggris Boris Johnson Akan Rekrut 20.000 Polisi

Rencana ini berbanding terbalik dengan pemotongan tenaga kerja di bawah pemerintahan sebelumnya, sekaligus merupakan upaya menjawab peningkatan kejahatan dengan kekerasan baru-baru ini.
Aprianto Cahyo Nugroho
Aprianto Cahyo Nugroho - Bisnis.com 26 Juli 2019  |  09:45 WIB
PM Inggris Boris Johnson Akan Rekrut 20.000 Polisi
Boris Johnson - REUTERS/Toby Melville

Bisnis.com, JAKARTA – Perdana Menteri Inggris yang baru Boris Johnson mengumumkan rencana untuk mulai merekrut 20.000 petugas polisi tambahan dalam beberapa pekan ke depan.

Rencana ini berbanding terbalik dengan pemotongan tenaga kerja di bawah pemerintahan sebelumnya, sekaligus merupakan upaya menjawab peningkatan kejahatan dengan kekerasan baru-baru ini.

Polisi mengalami kekurangan staf dan pendanaan di bawah langkah-langkah penghematan oleh dua pemerintah yang dipimpin oleh partai Konservatif sebelumnya.

Lembaga independen untuk Studi Fiskal memperkirakan petugas polisi tambahan akan menelan biaya 1,1 miliar pound (US$1,37 miliar) per tahun.

"Pekerjaan saya sebagai perdana menteri adalah membuat jalan-jalan kota lebih aman," kata Johnson dalam sebuah pernyataan pada Kamis, (25/7/2019), sehari setelah menggantikan Theresa May sebagai perdana menteri, seperti dikutip Reuters.

"Orang-orang ingin melihat lebih banyak petugas polisi di lingkungan mereka untuk melindungi masyarakat dan mengurangi tingkat kriminal," lanjutnya.

Johnson, yang berjanji untuk menambah jumlah polisi selama kampanye kepemimpinannya, mewarisi tugas untuk mengatasi peningkatan tingkat pembunuhan dan serangan pisau yang telah merusak reputasi Konservatif sebagai partai yang identik dengan hukum dan ketertiban.

Mantan PM Theresa May pada Maret menolak klaim bahwa peningkatan jumlah polisi akan membantu menyelesaikan kejahatan serangan pisau. Tetapi petugas polisi paling senior di Inggris, Komisaris Polisi Metropolitan Cressida Dick, mengatakan kedua hal tersebut ada hubungannya.

Saat ini terdapat 122.000 petugas polisi di Inggris dan Wales, turun dari 143.000 ketika Partai Konservatif mengambil alih kekuasaan pada tahun 2010.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
inggris

Editor : Mia Chitra Dinisari

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top