Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

PPP Sebut Tak Ada Pembahasan Jatah Menteri di Pembubaran TKN

Sekjen PPP Arsul Sani mengatakan tidak ada pembahasan soal bagi-bagi kursi menteri dalam acara pembubaran TKN Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Lalu Rahadian
Lalu Rahadian - Bisnis.com 26 Juli 2019  |  22:25 WIB
Presiden terpilih periode 2019-2024 Joko Widodo (kiri) bersama Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto berjalan memasuki lokasi pertemuan dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf Amin, di Jakarta, Jumat (26/7/2019). Agenda pertemuan membahas pembubaran TKN. - Antara/Akbar Nugroho Gumay
Presiden terpilih periode 2019-2024 Joko Widodo (kiri) bersama Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto berjalan memasuki lokasi pertemuan dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf Amin, di Jakarta, Jumat (26/7/2019). Agenda pertemuan membahas pembubaran TKN. - Antara/Akbar Nugroho Gumay

Bisnis.com, JAKARTA – Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan tidak ada pembahasan soal bagi-bagi kursi menteri dalam acara pembubaran Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Menurut Arsul, Jokowi hanya berpesan agar Koalisi Indonesia Kerja (KIK) tetap kompak. Jokowi juga disebutnya berpesan agar relawan dan parpol pendukungnya memberi usulan nama-nama bakal calon menteri.

"Di dalam kami tidak ngomongin soal [bagi-bagi] kursi [menteri]," ujar Arsul di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat (26/7/2019).

Jokowi, kata Arsul, menyebutkan kriteria-kriteria yang diperlukan untuk menjadi menteri pada kabinet baru. Beberapa syaratnya yakni memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, mau bekerja keras dan berintegritas.

"Artinya beliau terbuka untuk menerima usulan calon menteri dari semua kelompok pendukungnya, tidak hanya parpol," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Arsul juga menyatakan belum ada pembicaraan mengenai kemungkinan Gerindra dan Demokrat bergabung di KIK. PPP dikatakan menyerahkan sepenuhnya urusan rencana bergabungnya Demokrat dan Gerindra ke KIK.

Pendapat lain dikemukakan Sekjen Golkar Lodewijk Freidrich Paulus. Menurutnya, persoalan ada tidaknya penambahan anggota KIK akan ditentukan kesepakatan ketua umum parpol pendukung Jokowi dan presiden terpilih sendiri.

Lodewijk mengemukakan visi dan misi Gerindra sebenarnya selaras dengan Jokowi. Namun, hal itu tak menjamin Gerindra akan bergabung dengan KIK.

"Politik ini sangat cair. Kita juga tidak menyangka bahwa proses rekonsiliasi berjalan sedemikian cepat, itu menurut saya dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara itu sangat bagus," kata Lodewijk.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Pilpres 2019 Kabinet Jokowi-Ma'ruf
Editor : M. Syahran W. Lubis
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top